Medan, InfoPublik- Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Darma Wijaya mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf sebagai upaya memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga aset yang telah diwakafkan masyarakat agar terus memberikan manfaat bagi umat.
Hal tersebut disampaikan Darma setelah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menandatangani nota kesepahaman tentang percepatan pendaftaran tanah wakaf di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (27/8/2026).
Ia menegaskan, sertifikasi tanah wakaf bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan, tetapi merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum agar aset wakaf tidak berubah fungsi, berpindah kepemilikan, atau menjadi objek sengketa di kemudian hari.
“Tanah wakaf ini merupakan amanah dari masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memastikan aset yang sudah diwakafkan memiliki kepastian hukum dan dapat terus dimanfaatkan untuk kepentingan umat,” kata dia.
Berdasarkan pendataan tanah wakaf Kementerian Agama Kabupaten Sergai, terdapat ratusan bidang tanah wakaf yang tersebar di wilayah tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 551 bidang telah bersertifikat.
Menurut dia, jumlah tersebut perlu terus ditingkatkan melalui kolaborasi pemerintah daerah, BPN, Kementerian Agama, BWI, kejaksaan, nazir, serta pemerintah desa dan kecamatan.
“Jangan sampai niat baik masyarakat untuk mewakafkan tanah justru menimbulkan persoalan bagi generasi berikutnya karena status hukumnya tidak jelas. Kita ingin setiap aset wakaf terlindungi dan benar-benar memberikan manfaat,” ujar dia.
Ia menilai wakaf memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar urusan administrasi pemerintahan. Wakaf merupakan bentuk amal jariyah yang manfaatnya diharapkan terus dirasakan masyarakat meskipun pewakaf telah meninggal dunia.
“Wakaf itu amal jariyah. Ketika seseorang mewakafkan tanahnya untuk masjid, madrasah, makam, atau kepentingan sosial lainnya, manfaatnya diharapkan terus dirasakan masyarakat. Tugas kita adalah menjaga agar amanah itu tetap berjalan,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin mengatakan kerja sama lintas lembaga tersebut diharapkan dapat mempercepat proses sertifikasi. Pihaknya menargetkan sedikitnya 6.000 bidang tanah wakaf tambahan dapat disertifikasi.
Dengan target tersebut, jumlah tanah wakaf bersertifikat di Sumatera Utara diharapkan mendekati 12.000 bidang. Saat ini, dari sekitar 14.683 bidang tanah wakaf yang terdata, baru 6.030 bidang yang telah memiliki sertifikat.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution turut mendorong pembentukan satuan tugas bersama untuk meningkatkan jumlah tanah wakaf yang telah bersertifikat.
“Nota kesepahaman tersebut tidak berhenti pada tingkat provinsi, tetapi harus diterjemahkan hingga pemerintah kabupaten dan kota. Dengan begitu, percepatan sertifikasi dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi di setiap daerah,” ujar dia.
(MC Sergai)
_thumb.jpeg)
