Bupati Batang M Faiz Kurniawan memberikan sambutan saat Sambang Desa. Foto: MC Kab.Batang, Jateng/Edo
Batang, InfoPublik - Ketidakjelasan batas wilayah antara lahan warga dengan kawasan Perhutani dan aset pemerintah menjadi batu sandungan dalam penerbitan sertifikat tanah di Kabupaten Batang. Persoalan kewenangan antarinstansi ini dinilai tidak hanya memperlambat proses administrasi, tetapi juga memicu potensi sengketa hukum serta membebani warga dengan biaya tambahan.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Desa Sentul Abdul Rosyid saat menyampaikan aspirasi langsung kepada Bupati Batang M Faiz Kurniawan. Ia menyoroti kendala di lapangan di mana petugas tingkat daerah kerap tidak memiliki kewenangan tanda tangan pengesahan batas.
“Kalau PU sini yang datang, itu enggak berani tanda tangan karena enggak ada kewenangan. Yang punya kewenangan itu satker dari provinsi. Sama juga di Perhutani, apabila kita mengundang Perhutani daerah itu selalu datang, tetapi enggak berani tanda tangan. Yang punya kewenangan adalah Biorren,” katanya saat ditemui di Kantornya, Rabu (11/11/2026).
Kondisi ini memaksa pemerintah desa mendatangkan petugas berwenang dari tingkat lebih tinggi yang memakan biaya ekstra. Berdasarkan pengalamannya, biaya pengurusan lewat notaris untuk penegasan batas tersebut pernah mencapai Rp850 ribu per bidang tanah.
“Persoalan ini tidak hanya menghantui pengurusan sertifikat mandiri, tetapi juga program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Rosyid mengungkapkan, Desa Sentul pernah menghadapi gugatan hukum akibat program PTSL yang berjalan tanpa melibatkan instansi berwenang atas batas kawasan Perhutani,” jelasnya.
Saat ini, tercatat ada satu bidang tanah bermasalah di Desa Sentul, dengan potensi kasus serupa yang mengintai wilayah lain di Batang. Dampaknya pun bisa dirasakan bertahun-tahun kemudian, seperti kasus sertifikat terbitan 20 tahun lalu yang bermasalah saat proses waris karena pengukuran ulang menunjukkan pergeseran batas hingga tiga meter.
“Berarti kan tidak ada kepastian di situ. Saya takutnya nanti setelah beberapa tahun saya sudah enggak jadi kepala desa, kemudian digugat. Jadi enggak enak sama warga,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Bupati Batang M Faiz Kurniawan memastikan pemerintah daerah akan segera merespons aspirasi tersebut melalui koordinasi lintas sektoral. Pemkab Batang kini tengah mendorong digelarnya pertemuan tripartit yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah desa, dan instansi terkait.
“Beberapa aspirasi yang masuk insyaallah akan segera ditindaklanjuti, khususnya terkait program perhutanan sosial yang sebelumnya telah disampaikan kepada para kepala desa untuk pembatasan wilayah,” ujar dia.
Melalui forum tiga pihak tersebut, Pemkab Batang berharap ada penyamaan persepsi mengenai mekanisme penegasan batas guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat secara jangka panjang. (MC Batang, Jateng/Edo/Jumadi)
