Wagub Krisantus Tegaskan Komitmen Pemprov Kalbar Lindungi Kebebasan Beragama dan Perkuat Toleransi
Pontianak, InfoPublik – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Krisantus Kurniawan, menegaskan pentingnya peran organisasi keagamaan dalam menjaga kerukunan dan memperkuat toleransi di tengah keberagaman masyarakat Kalimantan Barat.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah (MPL PGIW) Kalimantan Barat Tahun 2026 di Aula Hotel Transera Pontianak, Kamis (12/11/2026).
Dalam sambutannya, Krisantus berharap sidang tersebut dapat menghasilkan keputusan strategis yang memperkuat pelayanan gereja, mempererat persaudaraan, serta memperkokoh persatuan di Kalimantan Barat.
“Saya berharap Sidang MPL PGIW Kalbar Tahun 2026 dapat menghasilkan keputusan yang memperkuat pelayanan gereja, mempererat persaudaraan, dan memperkokoh persatuan di Kalbar,” ucapnya.
Wagub mengapresiasi peran PGIW Kalbar yang selama ini turut berkontribusi dalam pembangunan kehidupan masyarakat melalui pelayanan keagamaan, pembinaan umat, pendidikan, kegiatan sosial, serta penguatan nilai-nilai kemanusiaan.
Menurutnya, gereja memiliki peran penting dalam menanamkan nilai toleransi, persahabatan, dan cinta kasih di tengah keberagaman masyarakat.
“Tidak pernah ada pendeta yang menolak pendeta lain untuk menggembala atau berceramah. Begitu pula pendeta dan pastor yang saling terbuka untuk berkhotbah. Ini menjadi bukti bahwa umat Kristen menjunjung tinggi keberagaman dan mengedepankan toleransi,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Krisantus juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menjamin kebebasan setiap umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing.
Ia meminta masyarakat tidak ragu mendirikan rumah ibadah sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku serta didukung kesiapan lahan, pembiayaan, dan perencanaan yang jelas. Jaminan tersebut berlaku bagi seluruh umat beragama tanpa diskriminasi.
Krisantus bahkan menegaskan akan berada di garis depan dalam melindungi masyarakat apabila terdapat pihak yang menghalangi pelaksanaan ibadah atau mengganggu kebebasan beragama. Menurutnya, ketegasan tersebut bukan bentuk arogansi, melainkan komitmen untuk menegakkan kebenaran, keadilan, perdamaian, dan ketenteraman di Kalimantan Barat.
“Saya tidak mentoleransi kelompok ormas mana pun yang menghalang-halangi pembangunan rumah ibadah atau mengganggu ibadah agama apa pun. Melarang orang beribadah dan melarang perayaan keagamaan bukanlah cerminan agama. Hal seperti itu tidak boleh terjadi di Kalbar,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Kalimantan Barat merupakan miniatur Indonesia yang dihuni masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang budaya. Seluruh masyarakat yang telah menetap, berkarier, berkarya, dan membangun kehidupan di Kalimantan Barat merupakan bagian dari keluarga besar masyarakat Kalbar.
Karena itu, perbedaan asal-usul maupun latar belakang tidak boleh menjadi alasan untuk membeda-bedakan masyarakat. Sebaliknya, keberagaman harus menjadi kekuatan dalam membangun kebersamaan dan persatuan.
“Kegiatan persidangan seperti ini diharapkan dapat terus dilaksanakan setiap tahun, tidak hanya oleh PGIW, tetapi juga organisasi keagamaan lainnya. Ini merupakan bagian dari upaya menjaga keberagaman, saling menghormati, dan memperkuat toleransi antarumat beragama,” ajaknya.
Krisantus menambahkan, pemerintah tidak boleh membeda-bedakan masyarakat berdasarkan agama maupun keyakinannya. Seluruh umat beragama memiliki kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.
Mengakhiri sambutannya, Wagub mengajak seluruh peserta sidang untuk terus menjadi teladan dalam menebarkan toleransi dan cinta kasih, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan Kalimantan Barat yang rukun, damai, adil, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. (Irf/ica)
