Peluncuran video produksi Kementerian PPN/Bappenas bersama Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia–Indonesia. (tangkapan layar)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPPA-PMD) Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, mengatakan materi yang disampaikan di video pembelajaran pengarusutamaan gender (PUG) perlu segera ditindaklanjuti dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
“Pembelajaran ini harus kita terjemahkan menjadi kerja nyata. PUG tidak boleh berhenti pada dokumen, tetapi harus masuk dalam proses penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan,” kata Yana Suleman saat menghadiri peluncuran video PUG, Rabu (26/8/3036).
Menurut Yana, video itu sebagai salah satu sarana penguatan kapasitas para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan yang responsif gender.
Video tersebut diproduksi Kementerian PPN/Bappenas bersama Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia–Indonesia.
Yana Suleman menegaskan Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo akan mendorong pemanfaatan materi pembelajaran tersebut untuk memperkuat kapasitas focal point PUG, perangkat daerah, Bappeda, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Live Streaming YouTube Bappenas tersebut menjadi ruang pembelajaran penting bagi pemerintah daerah, khususnya dalam memperkuat pemahaman bahwa Pengarusutamaan Gender bukan sekadar program perempuan, melainkan strategi pembangunan untuk memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, kontrol serta manfaat pembangunan secara adil dan setara.
Implementasi ke depan diharapkan dapat diwujudkan melalui penguatan analisis gender, penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS), serta penyediaan data terpilah sebagai dasar dalam mengidentifikasi kesenjangan gender dan menentukan intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Dengan kapasitas yang semakin baik, kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan di Provinsi Gorontalo mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih adil, inklusif dan terukur,” tegasnya. (mcgorontaloprov/fahmi)
