DPRD Riau Dorong Tata Kelola CSR Lebih Transparan dan Tepat Sasaran
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mendorong perubahan tata kelola tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha agar tidak sekadar berbentuk pemberian bantuan, tetapi direncanakan secara transparan, terkoordinasi, tepat sasaran, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Penguatan tersebut menjadi salah satu substansi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Riau, Abdullah, menyampaikan dunia usaha memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Dalam kerangka tersebut, tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha mempunyai posisi yang strategis. Perubahan regulasi diperlukan karena terdapat perkembangan kebijakan dan regulasi nasional yang perlu diakomodasi dalam pengaturan daerah,” kata Abdullah hal tersebut dalam rapat paripurna DPRD Riau di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (24/8/2026).
Ia menjelaskan, tata kelola tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha perlu diarahkan untuk memperkuat sinergi antara program dunia usaha dan prioritas pembangunan daerah.
Kontribusi badan usaha diharapkan dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih besar serta berkelanjutan bagi masyarakat.
Salah satu perubahan yang diusulkan dalam Ranperda adalah penyesuaian nomenklatur dari “tanggung jawab sosial perusahaan” menjadi “tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha”.
Ranperda juga memuat penyesuaian pengertian, sasaran bidang, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan, serta penguatan kelembagaan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
“Dengan demikian, tanggung jawab tidak boleh dipandang hanya sebagai bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat. Kita ingin membangun paradigma yang lebih maju, yaitu bagaimana kontribusi badan usaha dapat direncanakan secara baik, dilaksanakan secara transparan, terkoordinasi dengan program pembangunan daerah, tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ungkapnya.
DPRD Riau juga menilai program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha tidak seharusnya berjalan sendiri-sendiri. Program tersebut perlu disinergikan dengan kebutuhan pembangunan daerah dengan tetap menjaga independensi dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Menurut Abdullah, tata kelola yang baik diharapkan dapat memperbesar kontribusi badan usaha terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau.
Ranperda perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tersebut diajukan bersama Ranperda perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
Abdullah mengatakan terdapat sejumlah pertimbangan yang mendasari pengajuan kedua Ranperda tersebut, salah satunya perkembangan peraturan perundang-undangan nasional yang membutuhkan penyesuaian regulasi di tingkat daerah.
“Kedua, terdapat kebutuhan nyata di daerah yang berkembang setelah Perda sebelumnya ditetapkan,” jelasnya.
Pertimbangan lainnya adalah kebutuhan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perlindungan lingkungan, serta hubungan antara pemerintah dan dunia usaha.
Khusus di bidang lingkungan hidup, DPRD Riau menilai terdapat persoalan kompleks dan mendesak, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang membutuhkan penguatan koordinasi dan penanganan lintas sektor.
Sementara di bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, pembaruan tata kelola dinilai diperlukan agar kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan lebih terarah, transparan, dan memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat.
“Dengan pertimbangan tersebut, DPRD Provinsi Riau memandang kedua Ranperda ini memiliki urgensi untuk segera dibahas dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah serta perkembangan regulasi nasional,” imbuh Abdullah.
(MC Riau/nb)
