Masyarakat Adat Harus Jadi Subjek dalam Kebijakan Pembangunan

Pekanbaru, InfoPublik – Pemulihan ekosistem dan perlindungan ruang hidup masyarakat menjadi salah satu perhatian dalam Pekan Rakyat Lingkungan Hidup yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pada 21–25 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diharapkan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan.

Pekan Rakyat Lingkungan Hidup mengusung tema “Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis” dan menjadi ruang untuk memperkuat kepedulian terhadap berbagai persoalan lingkungan serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau, Eko Yunanda, mengatakan persoalan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari masa depan masyarakat dan generasi berikutnya.

“Bicara tentang lingkungan hidup sama dengan membicarakan tentang masa depan, hak individu dan semua orang, dan semua orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta keberlanjutannya harus sampai generasi akan datang,” ujarnya di Balairung Tenas Effendy, Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Jumat (21/8/2026).

Menurut Eko, persoalan ekologis memiliki keterkaitan kuat dengan kondisi Riau karena berbagai permasalahan lingkungan masih menjadi tantangan. Karena itu, sumber daya alam perlu dijaga agar tidak semakin terdegradasi maupun kehilangan fungsi bagi masyarakat.

Ia menilai bencana ekologis tidak selalu dapat dipandang semata-mata sebagai akibat fenomena alam, tetapi juga perlu dilihat dalam kaitannya dengan tata kelola wilayah dan kondisi lingkungan.

Pekan Rakyat Lingkungan Hidup, lanjut Eko, diharapkan tidak berhenti sebagai ruang konsolidasi, tetapi mampu mendorong kebijakan yang mengutamakan pemulihan ekosistem dan perlindungan masyarakat.

“Pekan rakyat ini harus bisa membuat kebijakan yang baik, yang mementingkan memulihkan ekosistem, melindungi masyarakat, dan generasi yang datang agar tidak kita warisi kerusakan yang kita perbuat hari ini,” tutur Eko.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyoroti perlunya perubahan cara pandang dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat adat.

Menurutnya, penyusunan kebijakan tidak cukup hanya berorientasi pada regulasi, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat secara bermakna.

Bima menekankan pentingnya pengakuan terhadap masyarakat adat sebelum pemerintah mengambil keputusan yang berkaitan dengan ruang hidup mereka. Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dalam setiap agenda pembangunan.

Ia mengatakan kepala daerah perlu menghormati ruang hidup, nilai budaya, serta hal-hal sakral masyarakat yang tidak semestinya dikomersialkan.

Pemerintah daerah, lanjutnya, memiliki peran dalam mempercepat pengakuan hukum terhadap masyarakat adat melalui kebijakan daerah, termasuk peraturan daerah.

Bima juga menekankan bahwa hubungan manusia dan alam tidak semestinya dipandang sebagai dua unsur yang terpisah.

“Bukan hanya manusia menjaga alam, tapi manusia bersatu dengan alam,” kata Bima.

Dalam kerangka tersebut, masyarakat adat dinilai perlu ditempatkan sebagai subjek yang memiliki pengetahuan, nilai, serta kepentingan dalam pengelolaan lingkungan, bukan sekadar menjadi objek kebijakan.

Bima berharap Walhi dapat menjadi jembatan antara masyarakat adat dan birokrasi sehingga aspirasi mengenai perlindungan lingkungan dan ruang hidup dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan pemerintah.

Pekan Rakyat Lingkungan Hidup yang berlangsung selama lima hari tersebut diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat dialog antara masyarakat, organisasi lingkungan, dan pemerintah dalam mendorong pemulihan ekosistem serta pembangunan yang lebih berkelanjutan.