Dinas PUPR Aceh Optimalkan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pascabencana
Kepala Dinas PUPR Aceh, Mawardi
Banda Aceh, InfoPublik – Dinas PUPR Aceh mengalokasikan anggaran untuk memastikan konektivitas masyarakat tetap terjaga melalui pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, termasuk penanganan lima ruas jalan provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi Aceh 2025.
Untuk pemeliharaan rutin yang bersumber dari APBA Murni Tahun Anggaran 2026, Dinas PUPR Aceh memiliki alokasi Rp10.200.982.553 untuk pemeliharaan rutin jalan dan Rp1.250.000.000 untuk pemeliharaan rutin jembatan.
Sementara itu, lima ruas jalan provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi Aceh 2025 mendapatkan dukungan melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) 2026.
Untuk kelima ruas tersebut, dialokasikan anggaran TKD 2026 sebesar Rp21,5 miliar untuk pemeliharaan rutin jalan dan Rp23,73 miliar untuk pemeliharaan jembatan. Anggaran tersebut juga mencakup dukungan pemasangan jembatan sementara atau Bailey.
Kepala Dinas PUPR Aceh, Mawardi, menegaskan pihaknya akan terus mendukung percepatan penanganan infrastruktur, khususnya di wilayah yang terdampak bencana.
Menurut Mawardi, pemeliharaan rutin maupun pembangunan jembatan sementara merupakan bagian dari upaya memastikan masyarakat tidak terlalu lama berada dalam kondisi terisolasi.
“Kami mendukung penuh upaya Pemerintah Aceh untuk memastikan akses masyarakat tetap terbuka. Jalan dan jembatan bukan hanya infrastruktur fisik, tetapi merupakan penghubung kehidupan masyarakat, baik untuk bekerja, bersekolah, mendapatkan pelayanan kesehatan maupun menjalankan aktivitas ekonomi,” ujar Mawardi.
Ia mengatakan, kondisi geografis Aceh dan luasnya jaringan jalan provinsi membutuhkan kerja bersama serta penanganan berdasarkan skala prioritas.
“Kebutuhan kita sangat besar, sementara sumber daya yang tersedia tentu harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Karena itu, kita mengoptimalkan anggaran, memperkuat koordinasi melalui UPTD, dan membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, agar setiap persoalan di lapangan dapat kita respons secepat mungkin,” katanya.
Mawardi juga mengapresiasi dukungan TNI dalam pemenuhan jembatan Bailey untuk penanganan pascabencana.
“Ketika masyarakat membutuhkan akses, kita tidak boleh berhenti pada persoalan keterbatasan yang kita miliki. Kita harus mencari solusi. Kerja sama dengan TNI menjadi salah satu bentuk kolaborasi yang sangat penting untuk mempercepat pemulihan konektivitas masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, Dinas PUPR Aceh akan terus memastikan seluruh pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjaga agar penanganan di lapangan tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
