Audiensi dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin dan dihadiri Konsul Ekonomi KJRI Johor Bahru Siti Fauziah, perwakilan CIDB Malaysia Muhammad Zainal Abidin dan Rizwan, jajaran pemerintah daerah, BUMD, serta pihak terkait lainnya.
Selatpanjang, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti membuka peluang kerja yang lebih legal, aman, dan sejahtera bagi masyarakat di Malaysia melalui peningkatan kompetensi dan sertifikasi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Langkah tersebut dibahas dalam audiensi bersama Construction Industry Development Board (CIDB) Malaysia di Aula Kantor PUPR Kepulauan Meranti, Kamis (20/8/2026). Audiensi dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin dan dihadiri Konsul Ekonomi KJRI Johor Bahru Siti Fauziah, perwakilan CIDB Malaysia Muhammad Zainal Abidin dan Rizwan, jajaran pemerintah daerah, BUMD, serta pihak terkait lainnya.
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal membahas peluang penyediaan tenaga kerja terampil asal Kepulauan Meranti untuk sektor konstruksi di Malaysia. Pemerintah daerah mendorong agar pekerja yang selama ini melakukan mobilitas lintas batas dapat memperoleh pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja melalui jalur yang prosedural.
Wakil Bupati Muzamil Baharudin mengatakan, posisi geografis Kepulauan Meranti yang berada di kawasan Selat Malaka serta memiliki kedekatan dengan Johor Bahru menjadi peluang untuk memperkuat kerja sama ketenagakerjaan kedua wilayah.
“Meranti ini memiliki banyak kesamaan dengan Johor Bahru. Jauh sebelum masa penjajahan, hubungan dan kerja sama masyarakat di kawasan ini sudah terjalin. Karena itu, kita ingin Selat Malaka menjadi pemersatu antara Indonesia dan Malaysia,” ujar Muzamil.
Menurutnya, mobilitas tenaga kerja masyarakat Meranti ke Malaysia perlu dikelola melalui sistem yang legal, terarah, dan memberikan perlindungan serta kesejahteraan bagi pekerja.
Peluang tersebut dinilai masih terbuka, terutama pada sektor yang masuk kategori dirty, dangerous, difficult (3D) dan kurang diminati tenaga kerja lokal Malaysia. Beberapa di antaranya sektor konstruksi, perkebunan, dan peternakan.
“Ini merupakan peluang yang harus kita ambil. Kita ingin tenaga kerja asal Meranti memiliki kesempatan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja tersebut, terutama pada sektor konstruksi,” ungkapnya.
Namun, Muzamil menyebut masih terdapat persoalan karena sebagian pekerja asal Meranti belum memiliki sertifikasi kompetensi meski telah memiliki kemampuan dan pengalaman kerja. Kondisi tersebut dapat membuat pekerja berada pada posisi rentan, termasuk menerima upah rendah dan minim perlindungan kerja.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam audiensi, sekitar 54 ribu tenaga kerja asal Kepulauan Meranti melakukan pekerjaan dan mobilitas ke Malaysia pada 2026. Jalur yang cukup dikenal masyarakat antara lain melalui Kukup dan Batu Pahat.
“Saat ini sekitar 85 persen tenaga kerja kita masih menggunakan visa wisata. Inilah yang harus kita benahi bersama. Tujuan akhir perjuangan kita adalah agar PMI asal Kepulauan Meranti dapat bekerja secara legal dan hidup lebih sejahtera,” tegas Muzamil.
Pemkab Meranti juga mendorong penerapan Special Border Treatment (SBT) atau perlakuan khusus bagi masyarakat kawasan perbatasan yang memiliki hubungan sosial, budaya, dan ekonomi dengan Malaysia. Skema tersebut diharapkan dapat membantu menata mobilitas masyarakat, khususnya tenaga kerja, agar lebih prosedural dan terlindungi.
Setelah skema tersebut dapat direalisasikan, Pemkab Meranti berharap kerja sama dengan CIDB Malaysia dapat diarahkan pada penyediaan skilled worker untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja konstruksi di Malaysia.
Muzamil mengatakan, berbagai pembahasan terkait persoalan tersebut sebelumnya telah dilakukan bersama KJRI Johor Bahru, forum kerja sama sosial ekonomi Indonesia-Malaysia, serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI.
“Kita ingin mendukung pembangunan di Malaysia, tetapi harus melalui cara yang legal. Pekerja asal Meranti sebenarnya memiliki keterampilan, tinggal bagaimana keterampilan itu dibuktikan melalui sertifikasi yang diakui,” katanya.
Untuk mendukung rencana tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti akan membenahi dan mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) Kepulauan Meranti sebagai pusat pengembangan keterampilan tenaga kerja.
Muzamil menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI terkait rencana pengembangan dan penguatan BLK tersebut.
Ke depan, pelatihan dan sertifikasi diharapkan dapat dilakukan di Meranti sesuai kebutuhan dunia kerja di Malaysia.
“Kalau memungkinkan, tenaga kerja yang akan bekerja di Malaysia sudah memperoleh pelatihan dan sertifikasi dari Meranti. Setelah itu, mereka dikirim sesuai kebutuhan dan permintaan perusahaan sehingga dapat langsung bekerja secara legal,” jelasnya.
Kerja sama dengan CIDB juga diharapkan tidak hanya menghasilkan sertifikasi tenaga kerja, tetapi turut menghadirkan transfer teknologi dan pengetahuan serta meningkatkan kapasitas instruktur BLK.
Konsul Ekonomi KJRI Johor Bahru Siti Fauziah menyambut baik langkah Pemkab Kepulauan Meranti membangun kerja sama dengan CIDB Malaysia. Menurutnya, kedekatan geografis, sejarah, dan budaya antara Meranti dan Johor Bahru dapat diterjemahkan menjadi kerja sama ekonomi yang memberikan manfaat bagi kedua negara.
“Bagaimana kedekatan antara kedua wilayah ini dapat kita wujudkan menjadi manfaat ekonomi bersama, tentu dengan tetap memperhatikan aturan dan perlindungan bagi tenaga kerja,” ujar Siti Fauziah.
Ia mengatakan, mobilitas pekerja lintas batas telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kawasan perbatasan. Karena itu, diperlukan sistem yang dapat mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja sekaligus mencegah risiko yang dihadapi PMI.
Siti Fauziah juga menyatakan pihaknya akan melihat potensi dan kesiapan BLK Kepulauan Meranti untuk kemudian disinkronkan dengan kebutuhan kompetensi tenaga kerja di Malaysia.
“Banyak tenaga kerja kita yang sebenarnya memiliki kemampuan, tetapi belum memiliki sertifikat. Kita ingin kerja sama ini terus berlanjut agar berbagai persoalan di lapangan dapat diantisipasi sejak awal,” ujarnya.
Dukungan juga disampaikan perwakilan CIDB Malaysia Muhammad Zainal Abidin. Ia menyatakan kesiapan CIDB membantu peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja asal Meranti, khususnya sektor konstruksi.
“CIDB sangat menyokong upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja, khususnya di bidang konstruksi. Kami ingin membantu agar tenaga kerja yang memiliki kemampuan dapat memperoleh pengakuan kompetensi sesuai dengan standar yang dibutuhkan,” jelas Zainal Abidin.
Menurutnya, apabila fasilitas dan kesiapan BLK Meranti memenuhi persyaratan, terbuka peluang kerja sama pelatihan untuk mengembangkan kompetensi tenaga kerja hingga penerbitan sertifikat.
Sementara itu, Rizwan yang membidangi sertifikasi tenaga kerja di CIDB Malaysia menjelaskan bahwa pekerja sektor konstruksi harus memiliki kompetensi sesuai standar pekerjaan.
Sejumlah keterampilan seperti pekerjaan bangunan, pemasangan batu bata, lantai beton, pertukangan kayu, hingga pekerjaan plaster menjadi bidang yang dibutuhkan dalam industri konstruksi.
“Setiap pekerja harus memiliki kemampuan yang sesuai. CIDB dapat memberikan rujukan mengenai jenis pelatihan yang dibutuhkan perusahaan konstruksi di Malaysia, kemudian dilakukan pengujian sebelum sertifikat kompetensi diterbitkan,” jelas Rizwan.
CIDB juga siap membantu meningkatkan kapasitas instruktur BLK Meranti melalui program alih teknologi dan pengetahuan. Dengan demikian, pelatihan tenaga kerja dapat dilakukan secara berkelanjutan di daerah dan disesuaikan dengan kebutuhan industri.
“Harapan kita, dari Meranti dapat lahir tenaga-tenaga kerja yang mahir, terampil, dan memiliki kompetensi sehingga siap bersaing dan bekerja secara legal di Malaysia,” ungkapnya.
Muzamil menegaskan, rencana kerja sama tersebut masih dalam proses pematangan konsep dan akan disesuaikan dengan standar yang diterapkan CIDB Malaysia.
Tahapan yang direncanakan mencakup pelatihan di BLK, peningkatan kompetensi, sertifikasi, hingga penyaluran tenaga kerja berdasarkan kebutuhan perusahaan di Malaysia.
Sebagai tindak lanjut audiensi, rombongan CIDB Malaysia bersama kepala OPD terkait meninjau fasilitas BLK Kepulauan Meranti dan salah satu sekolah kejuruan di Selatpanjang. Peninjauan dilakukan untuk melihat kesiapan sarana dan prasarana sekaligus menyesuaikannya dengan standar CIDB Malaysia.
Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti berharap dapat membangun sistem penempatan tenaga kerja yang lebih tertata, mulai dari peningkatan keterampilan, sertifikasi kompetensi, hingga penyaluran tenaga kerja secara prosedural.
Dengan demikian, masyarakat Meranti diharapkan tidak lagi hanya menjadi pekerja lintas batas tanpa kepastian status dan perlindungan, tetapi dapat berkembang menjadi PMI yang terampil, tersertifikasi, profesional, bekerja secara legal, serta memperoleh perlindungan dan kesejahteraan yang lebih baik.
