Dinkes Gorontalo Tekankan Akuntabilitas Tata Kelola Dana Hibah

Kota Gorontalo, InfoPublik – Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Gorontalo Anang S. Otoluwa, menyatakan  Palang Merah Indonesia (PMI), Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI), dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan.

Menurut Anang, peran organisasi tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dalam mendukung ketersediaan darah yang aman, penanganan keadaan darurat dan bencana, pembinaan sukarelawan, maupun pelaksanaan upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

“Organisasi mitra pemerintah memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, dukungan dana hibah harus diikuti dengan pelaksanaan program yang tepat sasaran serta pengelolaan anggaran yang transparan, tertib administrasi, dan akuntabel,” kata Anang pada rapat review usulan proposal dana hibah Palang Merah Indonesia (PMI), Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI), dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Gorontalo, Senin (9/11/2026).

Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Rapat ini menjadi bagian dari upaya memastikan pengelolaan dana hibah pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Review dilakukan untuk mencermati usulan program dan kegiatan, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan organisasi penerima hibah.

Anang menjelaskan, penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBD Perubahan harus sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Selain memastikan kesesuaian pemanfaatan anggaran, aspek pertanggungjawaban administrasi dan fisik juga menjadi perhatian penting dalam pengelolaan dana hibah.

Dalam forum tersebut, terdapat tiga aspek yang menjadi perhatian, yakni ketepatan sasaran penggunaan dana hibah sesuai usulan kegiatan, ketertiban penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ) berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta identifikasi kendala yang dihadapi organisasi dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelaporan agar dapat dicarikan solusi bersama.

Ia mengharapkan seluruh pengurus organisasi penerima hibah senantiasa menjaga kepercayaan pemerintah daerah dengan melaksanakan kegiatan sesuai peruntukan dan menyampaikan laporan penggunaan dana secara tepat waktu. Jajaran Dinkes P2KB juga diminta memberikan pendampingan, pengawasan, dan fasilitasi secara profesional kepada seluruh penerima hibah.

Komitmen terhadap tata kelola hibah yang tertib dan bertanggung jawab diharapkan semakin memperkuat kemitraan antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan PMI, PDDI, dan KPA. Dengan demikian, dukungan anggaran daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi keberlanjutan pelayanan kesehatan, kegiatan kemanusiaan, dan penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Gorontalo. (mcgorontaloprov/np/ilb/md)