Pemprov Riau Bidik Seluruh Pelajar Punya Rekening, Keamanan Digital Ikut Diajarkan
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik – Sebanyak 51.391 rekening dengan nominal sekitar Rp45,56 miliar tercatat dalam rangkaian perluasan akses keuangan bagi pelajar di Provinsi Riau selama periode Juli 2025 hingga Juli 2026. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong kepemilikan rekening tersebut diimbangi kemampuan mengelola keuangan dan memahami risiko layanan digital.
Hal tersebut mengemuka dalam Puncak Hari Indonesia Menabung dan Puncak Bulan Literasi Keuangan Tahun 2026 di Ballroom Kantor OJK Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Kamis (20/8/2026).
Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau, M Job Kurniawan, mengatakan momentum Hari Indonesia Menabung perlu diterjemahkan melalui langkah nyata untuk memperluas kepemilikan rekening di kalangan pelajar.
“Kami ingin seluruh pelajar di Riau memiliki rekening dan membangun kebiasaan menabung secara rutin. Untuk itu, diperlukan kerja bersama antara sekolah, dinas pendidikan, perbankan, OJK, Bank Indonesia, serta pemerintah kabupaten dan kota,” tuturnya.
Program satu rekening satu pelajar melibatkan pemerintah daerah, satuan pendidikan, perbankan, OJK, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diarahkan agar pelajar yang belum memiliki rekening dapat teridentifikasi dan segera memperoleh akses layanan keuangan.
Menurut M Job, kepemilikan rekening pelajar di Riau menunjukkan perkembangan positif. Namun, sekolah dan perbankan masih perlu memperkuat pemetaan serta koordinasi untuk menjangkau siswa yang belum memiliki rekening.
“Jangan sampai masih ada siswa yang belum memiliki rekening hanya karena koordinasi yang belum berjalan maksimal. Kita ingin capaian ini terus meningkat dan pada tahun-tahun mendatang seluruh pelajar Riau dapat menikmati akses tabungan yang aman dan sesuai kebutuhan,” katanya.
Ia menegaskan peningkatan inklusi keuangan harus berjalan bersama dengan literasi. Pelajar perlu memahami manfaat, biaya, risiko, hak, kewajiban, serta keamanan produk dan layanan keuangan yang mereka gunakan.
“Kita tidak ingin masyarakat hanya memiliki akses, tetapi tidak memahami layanan yang digunakan. Literasi harus tumbuh bersama dengan inklusi agar masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari produk keuangan yang mereka gunakan,” tegasnya.
Perkembangan layanan keuangan digital, lanjut M Job, juga menghadirkan tantangan yang perlu dikenalkan sejak usia sekolah. Pelajar perlu memahami cara melindungi data pribadi dan kode verifikasi sekali pakai atau one-time password (OTP), sekaligus mengenali risiko pinjaman daring, investasi ilegal, dan berbagai modus penipuan.
“Anak-anak harus mengetahui bagaimana menjaga data pribadi dan mengenali risiko sebelum menggunakan produk keuangan. Jangan sampai kemudahan teknologi justru membuat mereka terjebak dalam layanan yang tidak aman atau keputusan finansial yang merugikan,” tuturnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala OJK Provinsi Riau, Mohammad Fredly Nasution, mengatakan kegiatan menabung merupakan salah satu sarana membangun kesadaran finansial generasi muda. Edukasi, menurutnya, tidak cukup hanya mendorong kepemilikan rekening, tetapi juga harus membentuk kemampuan mengambil keputusan keuangan secara bijak.
“Menabung bukan sekadar menyimpan uang, tetapi merupakan proses membangun kebiasaan untuk merencanakan masa depan dan mengelola keuangan secara bijak. Kebiasaan tersebut harus ditanamkan sejak dini agar menjadi bagian dari karakter generasi muda,” ungkapnya.
Fredly menjelaskan, berbagai kegiatan edukasi keuangan telah digelar di sekolah-sekolah di Riau sepanjang Juli 2025 hingga Juli 2026. Materinya mencakup kebiasaan menabung, pengelolaan keuangan, literasi keuangan digital, hingga pembukaan rekening pelajar.
“Dalam satu tahun terakhir, tercatat 51.391 rekening dengan nominal sekitar Rp45,56 miliar serta 14.283 pelajar mengikuti kegiatan edukasi keuangan. Capaian ini menunjukkan bahwa gerakan literasi dan inklusi keuangan terus berkembang melalui kolaborasi berbagai pihak,” jelasnya.
Edukasi kepada pelajar juga diarahkan untuk melatih kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan, menentukan tujuan menabung, serta memeriksa legalitas produk keuangan sebelum menggunakannya.
“Masyarakat yang semakin memahami haknya akan lebih mampu menggunakan produk dan jasa keuangan secara tepat. Karena itu, peningkatan literasi harus terus dilakukan bersamaan dengan penguatan perlindungan konsumen,” katanya.
OJK berharap penguatan literasi sejak usia sekolah dapat melahirkan generasi muda yang mampu mengambil keputusan finansial secara mandiri dan bertanggung jawab di tengah perkembangan layanan keuangan digital.
“Kami ingin pelajar memiliki kemampuan mengambil keputusan keuangan secara mandiri dan bertanggung jawab. Semangat menabung harus berjalan bersama dengan pengetahuan agar mereka mampu menghadapi perkembangan layanan keuangan digital,” pungkasnya.
(MC Riau/nan)
