PUPR Aceh Hadapi Beragam Tantangan dalam Pemulihan Infrastruktur Pascabencana
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, Mawardi
Banda Aceh, InfoPublik – Pemulihan infrastruktur pascabencana hidrometeorologi Aceh 2025 menghadapi beragam tantangan di lapangan, mulai dari keterbatasan alat berat dan bahan bakar minyak (BBM), sulitnya akses menuju lokasi, hingga perubahan debit sungai yang dapat memicu abrasi kembali.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Mawardi, mengatakan kondisi lapangan yang beragam memengaruhi kecepatan penanganan infrastruktur di sejumlah wilayah.
"Di lapangan, tantangannya sangat beragam. Ada keterbatasan alat berat, BBM yang sulit diperoleh, akses menuju lokasi yang tidak mudah, kemudian kondisi sungai yang sewaktu-waktu berubah ketika curah hujan tinggi. Karena itu, pekerjaan membutuhkan waktu, ketelitian, dan koordinasi yang kuat,” ujar Mawardi, Kamis (20/8/2026).
Selain alat berat dan BBM, kendala lain meliputi kondisi sungai yang belum seluruhnya dinormalisasi, abrasi akibat luapan sungai saat curah hujan tinggi, persoalan lahan, serta keterbatasan material batu untuk kebutuhan bronjong.
Berbagai faktor tersebut membuat pekerjaan pemulihan di sejumlah lokasi tidak selalu dapat diselesaikan dalam satu kali penanganan. Infrastruktur yang telah diperbaiki bahkan dapat kembali terdampak ketika hujan dengan intensitas tinggi meningkatkan debit sungai dan memicu abrasi.
Mawardi menegaskan, penanganan pascabencana tidak cukup hanya memperbaiki kerusakan yang terlihat. Faktor penyebab kerusakan juga perlu diperhatikan agar infrastruktur yang dipulihkan dapat bertahan dan tidak mengalami kerusakan berulang dalam waktu singkat.
Salah satu tantangan terjadi pada lokasi yang berada di sekitar aliran sungai. Belum seluruh bagian sungai dapat dinormalisasi, sementara peningkatan debit saat curah hujan tinggi berpotensi menyebabkan luapan dan abrasi.
“Ketika air sungai kembali meluap, abrasi bisa terjadi lagi. Ini yang membuat pekerjaan di beberapa titik menjadi berulang. Bukan karena tidak dikerjakan, tetapi kondisi alam kembali memberikan tekanan terhadap infrastruktur yang sudah kita tangani,” jelas Mawardi.
Ketersediaan material juga menjadi perhatian. Batu untuk kebutuhan bronjong, misalnya, tidak selalu dapat diperoleh dalam jumlah dan waktu yang dibutuhkan. Kondisi tersebut turut memengaruhi proses pekerjaan di lapangan.
“Material batu bronjong juga menjadi salah satu kendala. Ketika material tidak tersedia sesuai kebutuhan, tentu pekerjaan tidak bisa dipaksakan selesai dalam waktu singkat. Kita harus menunggu material tersedia dan kemudian memobilisasinya ke lokasi,” kata Mawardi.
Selain itu, persoalan lahan menjadi faktor lain yang menyebabkan sejumlah penanganan belum dapat dituntaskan sepenuhnya. Pada beberapa titik, pekerjaan membutuhkan ruang atau akses tertentu yang berkaitan dengan status lahan sehingga penyelesaiannya tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Dinas PUPR Aceh memastikan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan serta penanganan darurat infrastruktur Tahun Anggaran 2026 terus berjalan sesuai mekanisme, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penanganan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan infrastruktur yang dipulihkan dapat kembali mendukung aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.
