Wali kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, dalam meraih dua penghargaan dari Kementerian Hukum RI. Foto: Mc.Banjarbaru
Banjarbaru, InfoPublik – Pemerintah Kota Banjarbaru kembali mencatat prestasi di bidang hukum. Pada 2026, Pemko Banjarbaru meraih dua penghargaan dari Kementerian Hukum RI, yakni Indeks Reformasi Hukum (IRH) dengan predikat Kategori Istimewa dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Peringkat II dengan predikat Sangat Baik (AA) serta nilai 91.
Dua penghargaan tersebut diterima pada Rabu (19/8/2026). Capaian itu menjadi bukti penguatan reformasi hukum dan pengelolaan informasi hukum di Kota Banjarbaru terus dilakukan secara konsisten.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, Faisyal Ridha, mengatakan predikat Kategori Istimewa pada IRH 2026 merupakan hasil pemenuhan berbagai indikator reformasi hukum secara menyeluruh.
Menurut Faisyal, penilaian IRH tidak hanya berkaitan dengan penyusunan regulasi, tetapi juga mencakup kualitas regulasi, harmonisasi, evaluasi, hingga keterbukaan dokumen dan informasi hukum kepada masyarakat.
“IRH 2026 terdapat empat variabel utama, yaitu koordinasi dan harmonisasi regulasi dengan Kementerian Hukum, kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan analis hukum, kualitas regulasi dan deregulasi berdasarkan hasil analisis dan evaluasi peraturan, serta aksesibilitas dokumen dan informasi hukum melalui JDIH,” ujarnya, Kamis (20/8/2026).
Sementara itu, Peringkat II JDIH dengan predikat Sangat Baik (AA) dan nilai 91 menunjukkan pengelolaan dokumen serta informasi hukum di lingkungan Pemko Banjarbaru semakin kuat.
Faisyal menjelaskan, penguatan JDIH diarahkan pada peningkatan kualitas, kelengkapan, keterbaruan, serta kemudahan akses terhadap berbagai dokumen hukum. Salah satu langkah yang terus didorong ialah integrasi portal JDIH Pemko Banjarbaru dengan kanal informasi pemerintah lainnya.
“Ke depan, portal JDIH Banjarbaru tidak hanya diarahkan pada penambahan jumlah dokumen, tetapi juga peningkatan kualitas metadata, pembaruan status keberlakuan peraturan, kemudahan pencarian, integrasi data, serta penyajian informasi hukum yang lebih sederhana dan mudah dipahami masyarakat,” katanya.
Selain pengelolaan dokumen, aspek e-report dan kelengkapan data dukung juga menjadi perhatian. Hal itu penting agar seluruh proses penilaian dapat dipenuhi secara optimal.
Pada evaluasi IRH sebelumnya, Pemko Banjarbaru pernah mengajukan sanggahan pada variabel e-report JDIH. Namun, sanggahan tersebut tidak dapat diproses karena data dukung yang digunakan masih berasal dari tahun sebelumnya.
Pengalaman tersebut menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan JDIH. Setiap data kini harus dipastikan lengkap, mutakhir, terdokumentasi, dan tersedia ketika dibutuhkan.
“Prinsip yang akan kami terapkan adalah data harus lengkap, mutakhir, terdokumentasi, dan tersedia pada saat dibutuhkan,”imbuh Faisyal.
Ia menambahkan, penghargaan yang diraih bukan sekadar capaian administratif, melainkan menjadi pemacu untuk meningkatkan kualitas reformasi hukum dan pelayanan informasi hukum secara berkelanjutan.
Karena itu, mempertahankan posisi Peringkat II bukan menjadi tujuan akhir. Pemko Banjarbaru membidik Peringkat I melalui pembenahan yang terukur, konsisten, dan berkelanjutan.
Dalam pengelolaan JDIH, Pemko Banjarbaru juga terus memperkuat penerapan prinsip 3K, yakni kualitas, kelengkapan, dan keterbaruan informasi hukum.
Dua penghargaan tersebut menunjukkan reformasi hukum di Banjarbaru tidak berhenti pada pemenuhan regulasi. Upaya tersebut terus diarahkan untuk menghadirkan pemerintahan yang tertib, transparan, adaptif, serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi dan kepastian hukum.
Capaian itu sekaligus menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan dibangun melalui regulasi berkualitas, aparatur kompeten, data akurat, serta informasi hukum yang mudah diakses publik.(Yds/MedCenBJB/Eyv)
