Menko Pangan Siap Kawal Aspirasi Irigasi Petani Banyuwangi ke Kementerian PU
Istimewa
Banyuwangi, InfoPublik – Keluhan petani Banyuwangi mengenai saluran irigasi, sedimentasi, hingga jaringan irigasi tersier mendapat respons Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
Ia meminta pemerintah daerah segera menyampaikan usulan resmi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan berjanji mengawal langsung tindak lanjut perbaikan infrastruktur pengairan tersebut.
Zulkifli Hasan menyampaikan hal itu saat bertemu ratusan anggota Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan petani dalam kegiatan Jagongan Bareng di Dam Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Kamis (20/8/2026).
Zulkifli Hasan meminta Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuat surat resmi berisi berbagai kebutuhan petani dan mengirimkannya kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan tembusan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
“Saya yang mengawal langsung, Pak Wabup dan Ibu Bupati tinggal bikin surat, tembuskan ke saya,” tegas Zulkifli Hasan.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perhatian terhadap kesejahteraan petani, termasuk memastikan kerusakan infrastruktur irigasi dapat ditangani agar tidak menghambat kegiatan pertanian.
Zulkifli Hasan juga menyampaikan komitmen pemerintah pusat terkait kebijakan beras yang diarahkan untuk menjaga kesejahteraan petani dalam negeri.
Penguatan ketahanan pangan nasional, lanjutnya, juga akan ditopang melalui optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih yang direncanakan mulai menjalankan perannya pada akhir September 2026.
Menurut Zulkifli Hasan, koperasi tersebut diarahkan untuk membantu menjaga harga gabah minimal Rp6.500, mendukung penyaluran pupuk dan alat serta mesin pertanian (alsintan), hingga menyediakan fasilitas penyimpanan berpendingin.
“Kita bisa makan kalau ada petaninya sehat, petaninya makmur. Yang maju dan dapat nikmat harus petani Indonesia,” kata Zulkifli Hasan.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi petani Banyuwangi untuk menyampaikan langsung persoalan pengairan dan kebutuhan sektor pertanian kepada pemerintah pusat, sekaligus memperkuat koordinasi dalam penanganan infrastruktur yang mendukung produktivitas pertanian.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah petani menyampaikan persoalan yang mereka hadapi di lapangan. Salah satunya Dianto, petani asal Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, yang meminta penanganan saluran irigasi untuk mengantisipasi kesulitan air saat musim kemarau panjang.
“Kami mohon kepada Pak Menteri masalah ini bisa diselesaikan secepatnya,” ujar Dianto.
Ketua Gabungan HIPPA Pesanggaran, Murtadho, turut mengusulkan normalisasi saluran irigasi sekunder. Penumpukan sedimen lumpur disebut menghambat aliran air menuju lahan pertanian.
Selain itu, petani mengusulkan agar pembangunan saluran air pertanian yang dibiayai pemerintah dapat dilakukan dengan sistem swakelola atau padat karya yang melibatkan masyarakat.
“Permintaan semua HIPPA itu kalau misalnya ada bangunan irigasi dari pemerintah harus diswakelolakan, Pak,” ucap Tain, perwakilan HIPPA asal Tegalsari.
Petani asal Kecamatan Muncar, Hariyadi, juga berharap perbaikan Jaringan Irigasi Tersier Dam Mendung segera direalisasikan. (*)
