Fraksi DPRD Sumenep Soroti Pendapatan dan Belanja pada Perubahan APBD 2026
Sumenep, InfoPublik – DPRD Kabupaten Sumenep meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep memastikan perubahan APBD 2026 tidak sekadar mengubah postur anggaran, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat pelayanan publik.
Pesan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (19/8/2026).
Dalam pandangan masing-masing, fraksi DPRD memberikan catatan terhadap sejumlah isu strategis, terutama penurunan pendapatan daerah akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, sementara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru meningkat.
Kondisi itu dinilai membutuhkan langkah lebih serius untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Pemerintah daerah didorong mengoptimalkan pajak dan retribusi, pengelolaan aset serta badan usaha milik daerah (BUMD), digitalisasi pemungutan, dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
Optimalisasi PAD, menurut pandangan fraksi, tetap harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan dunia usaha sehingga peningkatan penerimaan tidak menjadi beban baru bagi perekonomian daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Zainal Arifin yang memimpin rapat mengatakan, pemandangan umum fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan arah kebijakan perubahan anggaran. “Berbagai pandangan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan Perubahan APBD 2026 agar lebih transparan, akuntabel, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain sisi pendapatan, fraksi-fraksi DPRD juga menyoroti kualitas belanja daerah. Perubahan APBD 2026 diharapkan lebih banyak diarahkan pada program produktif yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Belanja operasional, kegiatan seremonial, serta program yang memiliki tingkat realisasi rendah diminta dievaluasi agar anggaran dapat dialihkan atau dioptimalkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
Sementara itu, belanja modal didorong untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dasar. Sejumlah kebutuhan yang menjadi perhatian antara lain perbaikan jalan dan jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, serta infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Fraksi-fraksi juga menekankan pentingnya memastikan alokasi anggaran tetap menopang sektor pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, perubahan anggaran tidak berhenti pada penyesuaian administrasi, tetapi memiliki dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
Pandangan tersebut sekaligus menempatkan perubahan APBD sebagai instrumen untuk merespons kondisi fiskal daerah sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Rapat paripurna dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Wakil Bupati Sumenep, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah beserta jajaran pemerintah daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta tokoh masyarakat, alim ulama, organisasi kemasyarakatan, dan insan pers.
(Ren/Fer)
