Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah saat menghadiri sosialisasi yang digelar Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) di Hotel The Pade, Lampeneurut, Aceh Besar, Rabu (19/8/2026).
Banda Aceh, InfoPublik - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meminta jajaran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di seluruh Aceh menjadi contoh dalam meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor.
Ia menegaskan kendaraan milik warga yang berdomisili di Aceh semestinya menggunakan pelat BL agar potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Fadhlullah saat menghadiri sosialisasi yang digelar Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) di Hotel The Pade, Lampeneurut, Aceh Besar, Rabu (19/8/2026).
Fadhlullah mengatakan optimalisasi penerimaan daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keteladanan dari aparatur yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Di republik ini yang bikin susah adalah administrasi sulit. Upayakan tingkatkan penerimaan pajak untuk daerah,” kata Fadhlullah.
Ia menyoroti masih adanya kendaraan milik warga yang berdomisili di Aceh namun menggunakan pelat nomor dari luar Aceh. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan administrasi kendaraan sekaligus potensi penerimaan pajak daerah.
Karena itu, Fadhlullah meminta masyarakat yang berdomisili di Aceh menggunakan pelat BL untuk kendaraan yang terdaftar di Aceh. Ia juga meminta jajaran Samsat memastikan pelayanan administrasi kendaraan tidak berbelit sehingga masyarakat terdorong memenuhi kewajibannya.
Tidak hanya kepada masyarakat, Fadhlullah meminta jajaran Samsat menerapkan keteladanan dari lingkungan internal.
Ia mengingatkan agar kendaraan pribadi maupun kendaraan yang digunakan petugas Samsat tidak justru menggunakan pelat nomor luar Aceh. "Jangan sampai mobil milik petugas Samsat Aceh sendiri berplat luar Aceh,” ujarnya.
Menurut Fadhlullah, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) membutuhkan pembenahan dari berbagai sisi, termasuk pelayanan, administrasi dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Ia berharap persoalan administrasi tidak menjadi penghambat bagi masyarakat untuk mengurus dokumen kendaraan maupun memenuhi kewajiban perpajakan.
Kegiatan tersebut digelar dalam rangka sosialisasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2023 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan serta Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1.13/1/658 Tahun 2026 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan.
Sosialisasi diikuti unsur Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, UPTD Samsat se-Aceh serta Inspektorat kabupaten/kota. Pemerintah Aceh berharap penguatan administrasi dan optimalisasi sumber penerimaan dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
