Tambang Ilegal Masih Ditertibkan, DPRD Riau Dorong IPR segera Disosialisasikan

Pekanbaru, InfoPublik — Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dinilai dapat menjadi jalan bagi masyarakat untuk meninggalkan praktik pertambangan ilegal dan menjalankan usaha secara legal. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau didorong segera menyosialisasikan mekanisme perizinan kepada masyarakat yang berada di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Anggota DPRD Provinsi Riau, Zulhendri, mengatakan sosialisasi diperlukan di tengah penertiban aktivitas pertambangan ilegal yang masih dilakukan aparat keamanan. Penindakan tidak hanya menyasar lokasi penambangan, tetapi juga tempat usaha yang diduga menampung hasil tambang ilegal.

Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai mekanisme IPR agar aktivitas pertambangan rakyat dapat dilakukan sesuai ketentuan.

“Masyarakat itu harus berusaha sesuai dengan izin, makanya IPR ini solusi. Bagaimana IPR ini kita sosialisasikan kepada masyarakat supaya nanti masyarakat berusaha dan bekerja dengan tenang,” ujar Zulhendri di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Jumat (14/8/2026).

Zulhendri yang berasal dari Daerah Pemilihan Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi menilai pemahaman mengenai regulasi penting diberikan kepada masyarakat. Selain prosedur memperoleh izin, warga perlu memahami hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan pertambangan rakyat.

Pemahaman tersebut diharapkan dapat mencegah munculnya persoalan hukum akibat aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan.

Zulhendri meminta sosialisasi tidak sebatas dilakukan melalui forum formal atau hanya melibatkan jajaran pemerintahan. Pemerintah daerah perlu turun langsung ke lapangan dan memberikan penjelasan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan WPR.

Menurutnya, dari 12 kecamatan yang ada di wilayah terkait, enam kecamatan telah masuk dalam skema WPR. Tidak seluruh kecamatan memperoleh penetapan WPR pada tahap pertama sehingga masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai wilayah maupun mekanisme perizinannya.

“Nah, ini IPR-nya seperti apa? Itu yang harus disosialisasikan, izinnya seperti apa,” kata Zulhendri.

Ia berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan mengenai regulasi dan teknis pengurusan IPR. Kepastian tersebut dinilai penting agar masyarakat mengetahui prosedur yang harus ditempuh untuk menjalankan kegiatan pertambangan secara legal.

Sosialisasi juga diharapkan dapat mendorong tata kelola pertambangan rakyat yang lebih tertib sekaligus mengurangi aktivitas penambangan tanpa izin. Masyarakat tetap diminta mematuhi ketentuan pertambangan dan peraturan lain yang berlaku.