Defisit Jadi Sorotan, Potensi SDA Riau Didorong Perkuat Fiskal Daerah
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik – Kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah belum cukup jika tidak mampu diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi dan fiskal daerah. Di tengah persoalan defisit dan kebutuhan pembangunan, Riau didorong mengoptimalkan potensi yang dimiliki agar menghasilkan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Diskusi Kebangsaan ke-4 bertajuk “Potensi dan SDA Daerah untuk Warisan Anak Negeri” di Anjungan Kampar, Purna MTQ, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Sabtu (15/8/2026).
Forum itu membahas kondisi fiskal daerah sekaligus menggali gagasan untuk memperkuat kemandirian Riau melalui optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau, Abdullah, mengatakan persoalan defisit dan tantangan pembangunan perlu dibicarakan secara terbuka sebagai bagian dari evaluasi kemampuan daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan.
“Defisit dan persoalan pembangunan tidak boleh kita lihat hanya sebagai angka, tetapi harus menjadi bahan evaluasi untuk mencari solusi. Kita harus melihat bagaimana potensi yang ada dapat dioptimalkan agar mampu memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan,” katanya.
Menurut Abdullah, Riau memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan menjadi sumber kekuatan ekonomi. Namun, besarnya kekayaan tersebut perlu diikuti strategi pengelolaan yang mampu memberikan nilai tambah dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Kebijakan pembangunan, lanjut dia, juga harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan yang tepat diperlukan agar potensi Riau tidak hanya menjadi sumber penerimaan, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian dan membuka kesempatan kerja.
“Riau membutuhkan langkah yang konkret untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan ekonomi. Potensi daerah harus diolah menjadi kekuatan yang menghasilkan nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujarnya.
Abdullah menambahkan, penguatan kemandirian daerah membutuhkan sinergi berbagai pihak. Pemerintah dan DPRD perlu memastikan kebijakan yang disusun dapat mengoptimalkan potensi daerah.
Pada saat yang sama, dunia usaha dan masyarakat memiliki peran dalam mengembangkan aktivitas ekonomi produktif sehingga manfaat dari potensi daerah dapat dirasakan lebih luas.
Dewan Kehormatan PWI Pusat, Helmi Burman, menyoroti pentingnya keterlibatan publik dalam pembahasan pembangunan daerah.
Menurutnya, persoalan defisit maupun pengelolaan SDA perlu disampaikan secara proporsional agar masyarakat memahami kondisi serta tantangan yang dihadapi daerah.
“Diskusi seperti ini penting karena pembangunan daerah tidak boleh hanya menjadi pembicaraan pemerintah atau lembaga tertentu. Masyarakat juga harus mendapatkan informasi dan ruang untuk menyampaikan pandangan mengenai masa depan daerah,” jelasnya.
Helmi mengatakan keterbukaan informasi menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kepercayaan publik, terutama ketika pemerintah menghadapi persoalan fiskal dan harus menentukan prioritas pembangunan.
Masyarakat, menurutnya, perlu memperoleh informasi yang utuh mengenai kebijakan pemerintah dan arah pengelolaan potensi daerah sehingga dapat ikut mengawasi proses pembangunan.
Dalam konteks tersebut, Helmi menilai pers mempunyai tanggung jawab menghadirkan informasi yang berimbang sekaligus membuka ruang pembahasan publik yang konstruktif.
Peran media diperlukan agar persoalan pembangunan dapat dikawal secara kritis tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
“Pers harus terus menjadi bagian dari proses pembangunan dengan memberikan informasi yang benar, kritis, dan konstruktif. Kita ingin setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat dapat dikawal secara bersama-sama,” pungkasnya.
