Pemprov Riau Perluas Objek Retribusi, Sektor Pertambangan Rakyat Ikut Diatur
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengusulkan penambahan dan perluasan objek retribusi daerah, termasuk pengelolaan pertambangan rakyat dan iuran pertambangan rakyat, melalui perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (24/8/2026).
Rapat turut membahas Ranperda Penanaman Modal, perubahan Ranperda mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), serta perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan retribusi daerah merupakan pungutan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Retribusi tersebut mencakup jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.
Dalam pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2024, Pemprov Riau terus mengevaluasi regulasi, objek retribusi, mekanisme pemungutan, serta potensi penerimaan daerah.
“Penyesuaian diperlukan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi perangkat daerah dan dunia usaha,” ujar Syahrial.
Penyesuaian juga diperlukan menyusul perubahan nomenklatur perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2024.
“Perubahan nomenklatur tersebut berdampak terhadap pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah, termasuk pada lampiran yang mengatur objek, satuan, dan tarif retribusi,” terangnya.
Melalui Ranperda tersebut, Pemprov Riau mengusulkan penambahan dan perluasan objek retribusi jasa umum dan jasa usaha. Objek retribusi perizinan tertentu juga mencakup pengelolaan pertambangan rakyat dan iuran pertambangan rakyat.
Menurut Syahrial, pengaturan terkait pertambangan rakyat tersebut berkaitan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 174.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pertambangan Rakyat.
Ia menegaskan perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memperbaiki tata kelola pemungutan agar lebih jelas dan memiliki kepastian hukum.
“Perubahan peraturan daerah ini tidak semata-mata untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memperbaiki tata kelola retribusi agar lebih tertib, jelas, terukur dan selaras dengan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Menurut Syahrial, peningkatan penerimaan daerah harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pemprov Riau berharap pembahasan Ranperda bersama DPRD dapat menghasilkan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan daerah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan retribusi.
“Oleh sebab itu, kami di Pemprov Riau tentunya berharap kedua Ranperda ini dapat dibahas bersama-sama dengan DPRD Provinsi Riau. Apabila masih terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan, kiranya dapat kita bahas bersama dalam rapat panitia khusus ke depannya,” pungkas Syahrial.
(MC Riau/nb)
