Ranperda Penanaman Modal Riau Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal dan UMKM
Istimewa
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendorong investasi yang tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyerap tenaga kerja lokal, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menjaga kelestarian lingkungan. Arah tersebut menjadi bagian dari lima pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanaman Modal.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (24/8/2026).
Menurut Syahrial, penanaman modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing daerah.
“Penanaman modal ini selain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, juga berperan dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya saing daerah,” ujarnya.
Namun, investasi juga membutuhkan kepastian hukum, kemudahan pelayanan, pemerataan manfaat, serta keberpihakan terhadap pengusaha dan tenaga kerja lokal.
Pemprov Riau saat ini memiliki Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal. Kedua regulasi tersebut dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kedua peraturan tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui Ranperda ini, pemerintah daerah memberikan kepastian bagi penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri tanpa mengabaikan pengusaha lokal dan UMKM,” jelasnya.
Ranperda tersebut memuat lima pokok pengaturan. Pertama, kemudahan perizinan dan pelayanan publik terintegrasi melalui Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4) serta sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko.
“Melalui pelayanan publik terintegrasi melalui P4 dan sistem OSS ini, memiliki banyak manfaat, seperti pemangkasan waktu yang lebih cepat, transparansi tinggi dan akses yang mudah. Semoga dengan ini pelayanan menjadi lebih mudah, cepat dan transparan,” katanya.
Kedua, pemberian insentif berupa pengurangan, keringanan, maupun pembebasan pajak dan retribusi daerah berdasarkan sejumlah kriteria.
Kriteria tersebut antara lain penyerapan tenaga kerja lokal, penggunaan layanan bank milik pemerintah daerah, dan kemitraan dengan UMKM.
“Insentif diberikan berdasarkan kriteria antara lain penyerapan tenaga kerja lokal, penggunaan layanan bank milik pemerintah daerah serta kemitraan dengan UMKM. Hal ini dapat mendorong investasi, menggerakkan ekonomi lokal, dan memberdayakan pelaku usaha kecil,” ungkapnya.
Ketiga, pemerintah daerah mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sektor unggulan Riau, seperti perkebunan, pertambangan, perikanan, pertanian, dan energi terbarukan.
Keempat, Ranperda mengatur perlindungan dan pemanfaatan tenaga kerja lokal. Setiap kegiatan penanaman modal diarahkan untuk memprioritaskan tenaga kerja asal Riau.
Perusahaan juga diwajibkan memberikan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas paling sedikit satu persen dari jumlah pegawai atau pekerja.
“Kemudian yang keempat, perlindungan dan pemanfaatan tenaga kerja lokal, di mana setiap penanaman modal wajib memprioritaskan tenaga kerja dari Provinsi Riau, serta mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit satu persen dari jumlah pegawai atau pekerjanya,” terangnya.
Kelima, kegiatan investasi wajib memperhatikan tanggung jawab terhadap lingkungan. Setiap penanaman modal di Riau harus menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja.
Syahrial berharap pengaturan tersebut dapat menciptakan iklim investasi yang memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian daerah dan masyarakat.
“Dengan pengaturan tersebut investasi yang masuk ke Riau diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian, membuka kesempatan kerja, memperkuat pengusaha lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
(MC Riau/nb)