Sensus Ekonomi 2026 Jadi Dasar Kebijakan, Pemprov Riau Tekankan Akurasi Data

Pekanbaru, InfoPublik — Keakuratan data perusahaan dan pelaku usaha menjadi salah satu kunci agar pemerintah tidak keliru membaca kondisi perekonomian. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta dunia usaha memberikan informasi yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya dalam Sensus Ekonomi 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi gambaran kondisi perekonomian sekaligus salah satu dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan.

Ia meminta perusahaan tidak ragu memberikan informasi yang dibutuhkan petugas sensus. Menurutnya, kualitas data akan memengaruhi ketepatan pemerintah dalam membaca kondisi ekonomi dan merumuskan kebijakan ke depan.

“Berikanlah data yang akurat yang pasti agar nanti dari pemerintah dapat menilai mana langkah-langkah yang tepat untuk ke depannya mengambil kebijakan. Berikanlah informasi yang benar dan tepat pada pengisian sensus ekonomi,” ujar SF Hariyanto di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Jumat (14/8/2026).

Sebelumnya, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengungkapkan pendataan perusahaan besar masih menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Menurut Sonny, proses pendataan perusahaan besar membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan usaha kecil dan menengah. Salah satu kendalanya adalah masih terdapat perusahaan yang menolak didata meskipun jumlahnya tidak banyak.

Petugas juga menghadapi proses internal perusahaan yang cukup panjang. Sebagian perusahaan harus meminta persetujuan atau berkoordinasi terlebih dahulu dengan kantor pusat sebelum memberikan data.

Informasi yang dibutuhkan dalam sensus juga berasal dari sejumlah bagian perusahaan sehingga pengisiannya tidak selalu dapat dilakukan oleh satu orang.

“Untuk data keuangan harus dari divisi keuangan, ketenagakerjaan dari divisi SDM, penjualan dari divisi penjualan. Jadi memang tidak bisa diisi oleh satu orang dan membutuhkan waktu yang cukup lama,” katanya.

Kendala lain muncul ketika pemilik atau pengambil keputusan perusahaan tidak berada di lokasi saat petugas melakukan pendataan. Dalam kondisi tersebut, petugas harus menjadwalkan ulang proses wawancara dan pengumpulan informasi.

Meski menghadapi sejumlah tantangan, pendataan tetap dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi dunia usaha dan perekonomian.

Bagi pemerintah daerah, hasil Sensus Ekonomi 2026 menjadi salah satu bahan untuk memetakan kondisi ekonomi secara lebih akurat. Partisipasi perusahaan dan pelaku usaha dalam memberikan data yang benar dibutuhkan agar hasil sensus dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan.