Izin Usaha Tidak Sesuai, Pemkot Probolinggo Tutup Tiga Toko Minol. (Istimewa)
Probolinggo, InfoPublik — Tiga toko penjual minuman beralkohol (minol) di Kota Probolinggo, Jawa Timur, dilarang beroperasi sementara setelah kegiatan usahanya dinilai tidak sesuai dengan perizinan dan ketentuan yang berlaku. Larangan tersebut berlaku hingga masing-masing pelaku usaha menuntaskan izin sesuai kegiatan yang dijalankan.
Petugas gabungan memasang stiker dan spanduk larangan beroperasi di tiga lokasi, yakni Toko Hokky milik Yulinawati di Jalan Wahid Hasyim, Debben yang dikelola PT Deluxe Beverage Nusantara di Jalan Maramis, serta Toko Selatan Jaya di Jalan Teuku Umar.
Langkah tersebut dilakukan setelah ditemukan ketidaksesuaian kegiatan usaha dengan ketentuan perizinan. Pemkot Probolinggo menyebut terdapat tiga regulasi yang menjadi dasar penertiban, mulai dari peraturan menteri hingga peraturan daerah.
Salah satunya Peraturan Menteri Investasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang pedoman dan tata cara penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).
Ketentuan lainnya adalah Peraturan Daerah (Perda) Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan tersebut menjadi landasan pemerintah daerah dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran serta penjualan minuman beralkohol.
Pemkot juga mendasarkan penertiban pada perda yang mengatur penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.
Larangan beroperasi tersebut dituangkan melalui keputusan Kepala DPMPTSP Kota Probolinggo tentang pengenaan sanksi administratif berupa daya paksa polisional terhadap kegiatan usaha.
Saat petugas mendatangi Toko Hokky, tidak ditemukan aktivitas penjualan dan kondisi toko tertutup.
Situasi berbeda terjadi di Debben. Meski toko dalam kondisi tutup, sejumlah orang telah menunggu kedatangan petugas. Pihak pelaku usaha menyampaikan keberatan dan menjelaskan bahwa proses perizinan sedang berjalan.
Petugas tetap memasang spanduk pemberitahuan larangan beroperasi hingga proses perizinan diselesaikan sesuai ketentuan.
Di Toko Selatan Jaya, petugas tidak bertemu pemilik usaha dan hanya ditemui pegawai. Pemilik sempat disebut akan datang ke lokasi, tetapi tidak kunjung hadir. Petugas kemudian tetap memasang spanduk dan stiker pemberitahuan sebagaimana dilakukan di dua lokasi lainnya.
Izin Subdistributor Tak Bisa untuk Penjualan Eceran
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Probolinggo, Fatchur Rozi, mengatakan penertiban dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kepatuhan dan kesesuaian perizinan kegiatan usaha minuman beralkohol.
Menurutnya, salah satu persoalan yang ditemukan adalah penggunaan izin subdistributor untuk melakukan penjualan secara eceran kepada masyarakat.
“Bahwasanya izin sub distributor, realitanya melakukan pengeceran yang seharusnya ada izin sendiri yang harus dipenuhi. Selain itu, maraknya peredaran minol, promosinya juga gencar, timbulkan kegaduhan dan pengaruh kepada masyarakat. Berdasarkan petunjuk wali kota, kami melakukan penertiban, memasang banner pemberitahuan untuk sementara kegiatan usaha dilarang beroperasi,” jelas Fatchur pada Kamis (13/8/2026).
Ia menegaskan larangan beroperasi bersifat sementara hingga pelaku usaha mengantongi izin yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
“(Usaha) ditutup sementara sampai izin selesai. Tidak boleh beroperasi sebelum ada izin sesuai. Kalau izin sub distributor, tidak untuk diecer ke masyarakat atau pribadi,” tegas Fatchur.
Penertiban serupa tidak berhenti pada tiga lokasi tersebut. Satpol PP bersama perangkat daerah terkait akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha minuman beralkohol lainnya.
Apabila ditemukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan, pemerintah daerah akan melakukan penindakan sesuai ketentuan.
Penjualan Eceran Dibatasi
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Probolinggo, Diah Sajekti Widowati Sigit, menjelaskan bahwa persoalan yang ditemukan bukan semata-mata ketiadaan izin. Pelaku usaha telah memiliki perizinan, tetapi kegiatan yang dilakukan dinilai tidak sesuai dengan izin tersebut.
“Toko Hokky juga sub distributor. Untuk Debben mereka perdagangan tetapi ada batasan di perda kita, di Kota Probolinggo, penjualan ecer hanya untuk di hotel, bar, restoran, dan harus minum di tempat. Itu pun dibatasi golongan A. golongan B dan C tidak boleh,” imbuh Fatchur.
Dengan penindakan tersebut, ketiga toko dilarang beroperasi sementara sampai persyaratan perizinan dipenuhi sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang dijalankan.
(fa/pin)
