Jelang Tenggat 31 Agustus, Pemprov Riau Ungkap Solusi Tuntaskan Sensus Ekonomi 2026
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi hambatan Sensus Ekonomi (SE) 2026, mulai dari melibatkan tokoh masyarakat dan agama, memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, hingga menyediakan mekanisme pengisian data mandiri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Langkah tersebut dilakukan menjelang berakhirnya pendataan SE 2026 pada 31 Agustus. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, membahas perkembangan dan berbagai kendala di lapangan bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Kamis (13/8/2026).
“Hari ini kita lakukan pertemuan dengan Kepala BPS untuk membahas program Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Riau. Kami meminta laporan terkait apa saja yang menjadi hambatan ataupun kesulitan di lapangan,” kata Syahrial.
Berdasarkan laporan BPS, Pemprov Riau mencatat sejumlah persoalan yang masih dihadapi petugas, antara lain sulitnya akses ke perumahan eksklusif, beredarnya informasi keliru di masyarakat, belum optimalnya pendataan perusahaan, serta kendala waktu dalam mendata ASN.
“Dari data yang disampaikan BPS, petugas sensus masih mengalami kesulitan saat akan mendata di sejumlah perumahan eksklusif dan elite. Pihak pengelola maupun penghuni belum sepenuhnya membuka akses bagi petugas,” katanya.
Syahrial juga menyoroti adanya kesalahpahaman mengenai tujuan Sensus Ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat. Informasi yang tidak terverifikasi tersebut dinilai turut memicu penolakan terhadap petugas.
“Kami mendapati, masih ada pemahaman berbeda dan mengarah kepada hoaks di masyarakat terkait adanya kepentingan di Sensus Ekonomi,” jelas Syahrial.
Kendala serupa ditemukan dalam pendataan pelaku usaha. Sejumlah perusahaan disebut belum dapat menerima kunjungan petugas, bahkan ada yang menolak pendataan sehingga kelengkapan data sektor usaha masih perlu ditingkatkan.
Sementara itu, sebagian ASN di lingkungan Pemprov Riau juga belum terdata karena kesibukan pekerjaan membuat mereka sulit ditemui petugas pada jam kerja.
Libatkan FKUB dan Pemerintah Daerah
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Riau dan BPS merumuskan sejumlah langkah kolaboratif. Salah satunya melibatkan Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membantu memberikan pemahaman kepada kelompok masyarakat yang masih ragu terhadap pendataan.
“Alhamdulillah dengan pelibatan Forum Pembauran Kebangsaan dan FKUB untuk melakukan pendekatan kepada kelompok tertentu,” kata Syahrial.
Pemprov Riau juga akan memperkuat koordinasi dengan seluruh bupati dan wali kota. Dukungan pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat membantu petugas BPS memperoleh akses ke kawasan perumahan maupun perusahaan yang sebelumnya sulit dijangkau.
“Kita juga hubungi kepala daerah agar adanya kolaborasi BPS dengan bupati dan wali kota dalam menyukseskan Sensus Ekonomi ini sendiri,” ujarnya.
ASN Disiapkan Pengisian Data Mandiri
Khusus untuk ASN Pemprov Riau, pemerintah telah menyiapkan tautan pengisian mandiri atau self-assessment. Data yang dimasukkan ASN selanjutnya akan melalui proses validasi oleh BPS.
“Sudah kita siapkan link untuk self-assessment mereka agar mereka mengisi link dan di-approval dengan BPS,” tegasnya.
Syahrial juga mengajak masyarakat menerima petugas resmi Sensus Ekonomi dan memberikan informasi yang dibutuhkan agar pendataan dapat menghasilkan gambaran ekonomi daerah secara akurat.
“Kami juga menyampaikan pentingnya peran masyarakat dalam menyukseskan Sensus Ekonomi dengan menerima dan memberikan informasi kepada petugas yang datang ke rumah,” katanya.
Ia meminta masyarakat tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi mengenai Sensus Ekonomi yang belum jelas sumber dan kebenarannya.
BPS Riau menegaskan petugas sensus dilengkapi surat tugas dan tanda pengenal resmi. Data yang dihimpun dalam Sensus Ekonomi digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan.
“Mari bersama-sama mendukung Sensus Ekonomi. Data yang akurat hari ini menjadi dasar kebijakan dan pembangunan Riau yang lebih baik di masa depan,” tutup Syahrial.
