Perumahan Elite hingga Perusahaan Jadi Kendala Sensus Ekonomi 2026 di Riau
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik – Menjelang batas akhir pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2026 pada 31 Agustus, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Petugas antara lain belum dapat menjangkau sejumlah perusahaan dan perumahan elite, sementara sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) juga belum terdata.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi BPS dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk memastikan pendataan dapat diselesaikan secara lengkap menjelang tenggat akhir.
“Sebagai penanggung jawab Sensus Ekonomi di Riau, kami melaporkan kepada Pak Sekda bagaimana perkembangan yang telah kita laksanakan di Riau. Terkait apa saja yang menjadi permasalahan agar dapat disempurnakan menjelang 31 Agustus,” kata Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, di Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Kamis (13/8/2026).
Menurut Asep, salah satu persoalan yang dihadapi petugas adalah penolakan atau terbatasnya akses pendataan di sejumlah perusahaan dan kawasan perumahan elite. Kondisi tersebut membuat data mengenai sebagian kegiatan usaha belum sepenuhnya terhimpun.
“Dengan pertemuan ini, kami berharap ada surat dari Pemprov Riau untuk diteruskan kepada pemerintah daerah agar membantu agar akses petugas SE dapat masuk kepada perumahan elite tersebut,” jelas Asep.
BPS berharap dukungan resmi Pemprov Riau dapat mempermudah koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, pengelola perumahan, serta perusahaan sehingga petugas dapat menjalankan pendataan sesuai kebutuhan.
Kendala lainnya berasal dari pendataan ASN di lingkungan Pemprov Riau. Asep menyebut masih terdapat ASN yang belum berhasil ditemui petugas.
Menurutnya, salah satu faktor penyebab adalah kesibukan pada jam kerja sehingga petugas kesulitan menemui responden dari pagi hingga sore hari.
BPS Riau juga masih menemukan masyarakat yang belum memahami tujuan Sensus Ekonomi. Kesalahpahaman tersebut menyebabkan sebagian warga enggan menerima petugas pendataan.
Asep menegaskan berbagai hambatan itu perlu segera diselesaikan agar pelaksanaan SE 2026 di Riau dapat tuntas tepat waktu dan menghasilkan data yang lengkap serta akurat.
Data Sensus Ekonomi, menurutnya, memiliki peran penting sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi, termasuk untuk memetakan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah hingga usaha berskala besar.
“Harapan kami dengan adanya dukungan dari Pemprov dan Pemda, seluruh segmen, baik rumah tangga, perusahaan, maupun ASN dapat terdata secara lengkap dan akurat,” tutupnya.
