Cegah Sengketa Dana Bergulir, Pemkab Lumajang Dorong UPK Perkuat Badan Hukum
Kominfo Lumajang/Ajeng (Istimewa)
Lumajang, InfoPublik – Dana bergulir peninggalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan masih dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lumajang. Untuk menjaga aset masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang mendorong penguatan badan hukum, transparansi pengelolaan, hingga audit eksternal.
Dorongan itu disampaikan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, dalam pertemuan bersama para ketua UPK dari sejumlah kecamatan di Ruang Mahameru, Kantor Bupati, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Selasa (11/8/2026).
Pengurus Asosiasi UPK Eks PNPM Mandiri Perdesaan, Kasno T Kasim, menyampaikan bahwa dari 20 kecamatan yang sebelumnya memperoleh program PNPM, sebanyak 18 kecamatan masih aktif mengelola UPK. Sementara UPK di Kecamatan Randuagung dan Pasrujambe sudah tidak aktif.
Dari UPK yang masih ada, empat di antaranya telah bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma). UPK lainnya masih dikembangkan dengan tetap memperhatikan keberadaan aset dana bergulir yang menjadi milik masyarakat di tingkat kecamatan.
Indah menegaskan aset tersebut harus dikelola secara amanah dengan landasan hukum yang kuat. Kejelasan badan hukum dan audit eksternal dinilai penting untuk meningkatkan akuntabilitas sekaligus mencegah potensi persoalan pada kemudian hari.
“Yang penting harus amanah. Kemudian berbadan hukum dan dilakukan audit eksternal, supaya ke depan tidak menjadi sengketa,” ujar Indah.
PNPM telah berakhir sejak 2014. Namun, aset dana bergulir yang terbentuk melalui program tersebut masih dikelola oleh UPK. Kondisi itu membuat kejelasan tata kelola dan status kelembagaan menjadi penting agar pengelolaan aset dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Indah, kepastian status kelembagaan juga diperlukan untuk menjaga keberlanjutan UPK sekaligus memberikan perlindungan terhadap aset dana bergulir yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Penguatan kelembagaan diharapkan memberikan pijakan yang lebih jelas bagi pengelolaan dana bergulir di tingkat kecamatan. Transparansi dan akuntabilitas juga diperlukan agar manfaat aset tersebut tetap dapat dirasakan masyarakat.
Melalui badan hukum yang jelas dan audit eksternal, Pemkab Lumajang berharap UPK dapat terus berkembang dengan tata kelola yang lebih tertib sekaligus meminimalkan risiko sengketa dalam pengelolaan aset masyarakat.
(MC Diskominfo Kab. Lumajang/Aj/An-m)
