Pemilah Sampah Kota Malang Disiapkan Dapat Perlindungan Sosial
Istimewa
Malang, InfoPublik – Pekerja sektor informal mendapat keringanan 50 persen iuran BPJS Ketenagakerjaan, dari semula Rp16.800 menjadi Rp8.400 per bulan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang akan mendata pekerja pemilah sampah untuk memetakan mereka yang berpotensi memperoleh perlindungan sosial.
Langkah tersebut mengemuka saat Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengikuti Aksi Kolaborasi Peluncuran Perlindungan Sosial bagi Sektor Informal Persampahan Indonesia secara daring dari Aula Lantai 4 Mini Block Office (MBO) Balai Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Senin (10/8/2026).
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan sekitar 80 persen pekerja sektor informal di Indonesia hingga saat ini belum mendapatkan perlindungan sosial.
Menurutnya, pemberian perlindungan sosial bagi pekerja, termasuk pemilah sampah, merupakan amanat konstitusi untuk memastikan masyarakat memperoleh penghidupan yang layak.
Pemerintah juga memberikan keringanan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal. Iuran yang sebelumnya sebesar Rp16.800 per bulan mendapat potongan 50 persen menjadi Rp8.400 per bulan.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, menilai pengelolaan sampah serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja menjadi salah satu indikator kemajuan peradaban.
"Di sini ada dua, soal memuliakan tenaga kerja dan juga mengelola sampah dengan baik. Ini satu tingkat penilaian dari meningkatnya peradaban kehidupan kita," tutur Jumhur.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran, melakukan pendataan terhadap pekerja pemilah sampah. Pendataan dilakukan untuk mengetahui kondisi dan status para pekerja, termasuk memastikan apakah mereka telah memperoleh perlindungan sosial dari pekerjaan lain.
"Hasil pendataan akan menjadi dasar untuk memetakan pekerja pemilah sampah yang berpotensi memperoleh perlindungan sosial," katanya.
DLH Kota Malang juga berharap dukungan perlindungan bagi pekerja pemilah sampah dapat diupayakan melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, kemungkinan pemanfaatan DBHCHT tersebut masih menunggu hasil pendataan dan kebijakan lebih lanjut.
Upaya itu diharapkan dapat memperluas cakupan perlindungan sosial sekaligus meningkatkan jaminan keselamatan dan kesejahteraan pekerja pemilah sampah di Kota Malang.
(yul/yn)
