Raih Jamsostek Award, Pemkab Sidoarjo Perluas Perlindungan untuk Pekerja Rentan
Istimewa
Sidoarjo, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo meraih peringkat pertama Jamsostek Award Provinsi Jawa Timur sekaligus menyiapkan perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Salah satu langkah yang akan diterapkan adalah Program Satu ASN Melindungi Satu Pekerja Rentan.
Penghargaan diterima Bupati Sidoarjo, Subandi, dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, di Hotel Vasa, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (16/9/2026).
Subandi mengatakan penghargaan tersebut menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap komitmen Pemkab Sidoarjo dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja rentan dan sektor informal.
Kelompok tersebut antara lain perangkat desa, ketua RT dan RW, kader Posyandu, petani, serta nelayan.
“Hari ini kita mendapatkan penghargaan Jamsostek Award juara pertama. Alhamdulillah ini bukti bahwa pemerintah hadir memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada masyarakat Sidoarjo terutama kepada pekerja rentan,” kata Subandi.
Pemkab Sidoarjo selanjutnya menargetkan perluasan Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Saat ini, cakupan UCJ di Kabupaten Sidoarjo berada pada angka 46,4 persen.
Salah satu upaya memperluas kepesertaan dilakukan melalui Program Satu ASN Melindungi Satu Pekerja Rentan. Melalui program tersebut, aparatur sipil negara (ASN) didorong membantu mendaftarkan seorang pekerja rentan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Hari ini kita punya inovasi yang luar biasa, di mana satu ASN akan membantu satu pekerja rentan untuk menjamin kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya, ini bentuk peran serta teman-teman ASN Kabupaten Sidoarjo untuk membantu sesamanya,” ujarnya.
Menurut Subandi, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap risiko kerja sekaligus manfaat sosial ekonomi bagi peserta dan keluarganya.
“Kalau kata pepatah ikut BPJS Ketenagakerjaan ini adalah ‘Sedia Payung Sebelum Hujan’. Namanya orang itu kan tidak tahu, kadang dia pulang kerja, kecelakaan dan terjadi yang tidak kita harapkan, pemerintah di sini akan hadir. Apalagi nanti kalau dia punya anak, anaknya nanti tetap bisa sekolah, bisa kuliah lewat santunan kepada keluarga korban yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, inilah kehadiran pemerintah,” katanya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Ainun Amalia, mengatakan Pemkab akan menerbitkan surat edaran sebagai dasar pelaksanaan Program Satu ASN Melindungi Satu Pekerja Rentan.
Pada tahap awal, program tersebut direncanakan menyasar sekitar 600 PNS yang menduduki jabatan struktural. Cakupannya selanjutnya dapat diperluas kepada kelompok ASN lainnya.
“Implementasinya baru di tataran PNS pejabat strukturalnya dulu, sebelum nanti ke level staf, ke level administrator, fungsional, dan sebagainya. Mereka membawa satu pekerja rentan untuk didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini adalah sedekah melalui BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Ainun.
Ia mengatakan implementasi program direncanakan mulai bulan depan. Pemkab Sidoarjo masih mematangkan mekanisme pembayaran iuran, termasuk kemungkinan pembayaran secara langsung oleh ASN maupun pemotongan dari gaji.
“Implementasinya insyaallah bulan depan, ini masih kita konsep untuk pembayaran iurannya, apakah langsung diminta dari personal atau mungkin konsepnya dipotong langsung dari gaji kita sebesar Rp16.800,” ujarnya.
Program tersebut diharapkan memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sekaligus meningkatkan cakupan UCJ di Kabupaten Sidoarjo.
(Git)
