Pendapatan Pajak Riau Naik 15,27 Persen, Tembus Rp2,551 Triliun
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik – Realisasi pajak daerah Provinsi Riau mencapai Rp2,551 triliun hingga 31 Juli 2026, meningkat sekitar Rp338 miliar atau 15,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di tengah keterbatasan ruang fiskal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memilih mengoptimalkan penerimaan yang menjadi hak daerah tanpa mencari sumber pajak baru yang menambah beban masyarakat.
Strategi penguatan pendapatan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Minggu (9/8/2026).
Pemprov Riau menilai masih terdapat potensi penerimaan yang dapat dioptimalkan melalui pembenahan basis data, peningkatan kepatuhan, penguatan pengawasan, serta penutupan celah kebocoran.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah akan membenahi potensi penerimaan yang belum optimal melalui tata kelola yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
“Kita tidak mencari pajak baru dan tidak ingin menambah beban masyarakat. Yang kita lakukan adalah memastikan hak daerah yang selama ini belum diterima secara optimal dapat kita amankan,” ungkap SF Hariyanto.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah membentuk satuan tugas optimalisasi pajak daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pemerintah kabupaten dan kota.
Langkah tersebut diarahkan untuk memperbaiki basis data, memperkuat pengawasan, serta memastikan potensi penerimaan daerah dapat dihimpun sesuai dengan ketentuan.
Hasil penguatan penerimaan mulai terlihat dari realisasi pajak daerah. Hingga 31 Juli 2026, penerimaan tercatat Rp2,551 triliun atau bertambah sekitar Rp338 miliar dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Secara persentase, realisasi tersebut meningkat 15,27 persen. “Ketika data dibuka, pengawasan diperkuat, pelayanan diperbaiki, dan seluruh pihak bergerak bersama, potensi penerimaan daerah bisa kita selamatkan. Ini menunjukkan masih ada ruang yang dapat kita optimalkan untuk memperkuat kemampuan fiskal Riau,” katanya.
SF Hariyanto menegaskan optimalisasi pendapatan bukan semata-mata mengejar angka penerimaan. Peningkatan kemampuan fiskal harus bermuara pada kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Karena itu, peningkatan pendapatan akan diikuti dengan penguatan tata kelola, transparansi, dan pengawasan agar penerimaan daerah dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Kita ingin seluruh penerimaan yang menjadi hak Riau dikelola secara terbuka dan akuntabel. Kekayaan yang berasal dari aktivitas ekonomi di daerah harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, mengatakan keterbatasan anggaran membutuhkan sinergi pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas pembangunan.
Menurutnya, optimalisasi pendapatan harus dilakukan secara terukur tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
“Optimalisasi pendapatan daerah harus dilakukan secara terukur dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. DPRD Provinsi Riau akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap kebijakan yang ditempuh pemerintah dapat memberikan dampak yang nyata terhadap pembangunan dan pelayanan publik,” tuturnya.
Kaderismanto menilai peningkatan penerimaan harus berjalan beriringan dengan perbaikan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan. Tambahan pendapatan yang berhasil dihimpun harus diterjemahkan menjadi program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
“Kita ingin setiap rupiah yang masuk ke kas daerah dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan. Karena itu, penguatan pendapatan harus diikuti dengan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang kuat,” tutupnya.
Dengan strategi tersebut, Pemprov Riau berupaya memperluas ruang fiskal melalui optimalisasi potensi yang telah tersedia, sekaligus menjaga agar kebijakan peningkatan penerimaan tidak menambah beban ekonomi masyarakat.
