Gubernur Banten Andra Soni menerima Petugas Pendata Lapangan (PPL) Sensus Ekonomi 2026 Kelurahan Kota Baru, Kota Serang Ia Yulia Siti Azizah di Rumah Dinas Gubernur Banten, Jalan Brigjen KH Syam’un No. 5 Kota Serang, Rabu (5/8/2026)/(Biro Adpimpro Banten)
Banten, InfoPublik- Gubernur Banten Andra Soni menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Komitmen tersebut disampaikan saat menerima Petugas Pendata Lapangan (PPL) Sensus Ekonomi 2026 Kelurahan Kota Baru, Kota Serang, Ia Yulia Siti Azizah, di Rumah Dinas Gubernur Banten, Kota Serang, Rabu (5/8/2026).
Pada kesempatan itu, Andra Soni menjadi salah satu responden sensus. Didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten Yusniar Yuliana dan Kepala BPS Kota Serang Tri Tjahjo Purnomo, petugas melakukan pendataan melalui wawancara yang mencakup data anggota keluarga, pendidikan, pekerjaan, kondisi kesehatan, hingga kondisi sosial ekonomi.
Menurut Andra Soni, Sensus Ekonomi 2026 memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pelaksanaan sensus satu dekade lalu.
"Sensus Ekonomi 2026 berbeda dengan sensus ekonomi yang dilaksanakan pada 10 tahun yang lalu. Sensus Ekonomi 2026 selain juga memotret dunia usaha juga memotret keluarga dan sebagainya. Sehingga target yang akan didata itu sangat besar," ujar dia.
Ia menjelaskan, pendataan tidak hanya menyasar perusahaan besar, menengah, dan usaha mikro, tetapi juga usaha rumahan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian di Provinsi Banten.
"Selain itu perusahaan-perusahaan besar dan menengah juga mikro, serta usaha-usaha mikro dan juga usaha rumahan yang harus didata. Supaya dapat memotret kondisi riil ekonomi Provinsi Banten 10 tahun terakhir," tambah dia.
Andra Soni menegaskan, Pemprov Banten bersama pemerintah kabupaten dan kota siap mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, termasuk membantu petugas pendataan hingga tingkat rukun tetangga (RT).
"Bahkan kami siap mendampingi para petugas sensus. Bupati dan Wali Kota akan melibatkan perangkatnya sampai ke tingkat RT," ungkap dia.
Ia menambahkan, Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali merupakan amanat undang-undang dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
"Kebijakannya lebih tepat sasaran karena berbasis data yang akurat," kata dia.
