Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem 2026 sebagai upaya memperkuat strategi percepatan pengentasan kemiskinan melalui sinergi lintas sektor.
Selatpanjang, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem 2026 sebagai upaya memperkuat strategi percepatan pengentasan kemiskinan melalui sinergi lintas sektor.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Kamis (9/7/2026), dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin. Rakor menghadirkan narasumber Heriyanto dan M. Khoffifudin serta diikuti seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, kepala desa, dan para pemangku kepentingan.
Dalam sambutannya, Muzamil menegaskan rakor menjadi forum penting untuk mengevaluasi kondisi kemiskinan di daerah, mengidentifikasi berbagai tantangan, menyelaraskan program antar-OPD, memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat, serta merumuskan langkah-langkah konkret guna mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Menurutnya, kemiskinan masih menjadi tantangan utama pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kondisi geografis sebagai wilayah kepulauan, keterbatasan infrastruktur, minimnya lapangan pekerjaan, rendahnya nilai jual komoditas masyarakat, hingga terbatasnya kapasitas fiskal daerah menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi tingginya angka kemiskinan.
"Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih mencapai 20,51 persen atau sekitar 39.410 jiwa. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk terus menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran," ujar Muzamil.
Ia menegaskan pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah. Namun, keberhasilannya membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, hingga masyarakat.
Sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat, Pemkab Kepulauan Meranti telah menjalankan berbagai program, di antaranya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperluas akses terhadap pelayanan dasar guna mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Muzamil menekankan tantangan pemerintah bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memastikan masyarakat mampu keluar dari kemiskinan menuju kehidupan yang mandiri dan sejahtera.
"Seluruh intervensi harus memiliki sasaran yang jelas, terukur, dan tepat penerima manfaat. Akurasi data menjadi kunci agar setiap program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak," tegasnya.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, pemerintah daerah juga mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan, seperti program Corporate Social Responsibility (CSR), dana desa, serta dukungan berbagai pihak lainnya agar setiap anggaran mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan.
Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memperketat monitoring dan evaluasi terhadap setiap intervensi yang dilakukan dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap lahir strategi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan serta mewujudkan masyarakat Kepulauan Meranti yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
