Pontianak, InfoPublik — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penetration Testing Tahun 2026 untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan informasi serta mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), bertempat di Aula Tengkawang Kantor Gubernur Kalbar, Senin (8/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, mulai 8 hingga 11 Juni 2026 ini, merupakan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat keamanan sistem digital dan memastikan layanan publik berbasis elektronik dapat berjalan secara aman dan andal. Melalui pelatihan tersebut, aparatur pemerintah diharapkan mampu mengenali potensi kerentanan dan ancaman siber sejak dini guna menjaga keberlangsungan layanan pemerintahan digital.

Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Christianus Lumano, mengatakan keamanan informasi merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan digital.

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan arah kebijakan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 27 Tahun 2024 tentang SPBE," ujar Christianus saat membuka kegiatan.

Menurut dia, penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber menjadi kebutuhan yang mendesak, mengingat sistem layanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pernah menjadi sasaran serangan siber.

Untuk mendukung peningkatan kompetensi peserta, kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pelatihan yang berlangsung selama 24 jam pelajaran itu juga menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi tahunan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mendukung peningkatan Indeks Profesionalitas ASN.

Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat Evi Noprianti, S.Kom., M.M., mengatakan peserta bimtek berasal dari perangkat daerah tingkat provinsi serta Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

Ia berharap peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara aktif, terutama pada sesi praktik dan diskusi bersama narasumber.

"Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan metodologi penetration testing sesuai kaidah etika, mengidentifikasi kerentanan sistem secara tepat, serta memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam meningkatkan keamanan informasi," katanya.

Penyelenggaraan bimtek tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan siber pemerintah daerah di tengah meningkatnya tantangan transformasi digital. Sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah pusat dinilai penting untuk mewujudkan ekosistem SPBE di Kalimantan Barat yang terintegrasi, aman, tangguh, dan berkelanjutan.(kalbarprov)