Gubernur Banten Andra Soni menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta pada Rabu (20/5/ 2026)/ Biro Adpimpro Banten.
Banten, InfoPublik- Gubernur Banten Andra Soni melakukan kunjungan kerja sekaligus pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/5/2026), guna memperkuat sinergi penanganan banjir dan pengelolaan sampah di wilayah aglomerasi Tangerang Raya dan DKI Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Andra Soni didampingi Bupati Tangerang Maesyal Rasyid dan Wali Kota Tangerang Sachrudin.
Andra Soni menegaskan penanganan banjir yang kerap terjadi di wilayah Tangerang Raya membutuhkan kolaborasi lintas daerah dan tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Banten sendiri.
“Banten dan DKI Jakarta itu sejatinya saling membutuhkan. Oleh karena itu, kolaborasi ini harus terus kita perkuat,” ujar Andra.
Menurut dia, pemerintah daerah sepakat memperkuat kerja sama untuk menyelesaikan berbagai persoalan lintas wilayah, termasuk banjir dan pengelolaan sampah.
Salah satu strategi yang dibahas dalam pertemuan tersebut ialah pembangunan sejumlah tandon bersama untuk menampung debit air hujan sebagai upaya pengendalian banjir.
“Melalui tandon-tandon itu, air bakunya nanti bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Selain penanganan banjir, pembahasan juga mencakup pengelolaan sampah di wilayah Tangerang Raya. Pemerintah daerah berkomitmen mendorong pengelolaan sampah mandiri berbasis energi listrik sesuai arahan pemerintah pusat.
Sampah organik nantinya juga direncanakan diolah menjadi produk bernilai ekonomis dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat.
S
ementara itu, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid mengatakan pertemuan tersebut turut membahas optimalisasi aset lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang.
Lahan tersebut direncanakan dimanfaatkan untuk kawasan permukiman, pertanian, serta pembangunan tandon pengendali banjir.
“Sebab, dari total lahan yang ada, baru 1,4 hektare yang digunakan untuk Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Sisanya akan dimanfaatkan sesuai peruntukan, yakni 38 hektare untuk pertanian dan tandon, serta 47 hektare untuk permukiman,” jelas Maesyal.
(Mills/MC Prov Banten)
