Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Ketua KPA hadir padaPertemuan Validasi Data Kasus HIV-IMS Semester II dan Sosialisasi Pembaruan Sistem Informasi HIV/AIDS (SIHA) 2.1. (Foto – Nova Diskominfotik).
Kota Gorontalo, InfoPublik – Upaya penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Gorontalo diperkuat melalui koordinasi dan pembaruan data lintas sektor.
Hal itu tercermin dalam Pertemuan Validasi Data Kasus HIV-IMS Semester II dan Sosialisasi Pembaruan Sistem Informasi HIV/AIDS (SIHA) 2., yang dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Anang S. Otoluwa, Selasa (10/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Idah meminta seluruh pihak terkait lebih teliti dalam melakukan pencatatan dan pelaporan kasus. Ia mengingatkan agar data pasien lama, termasuk pasien yang telah meninggal dunia, tidak kembali dihitung sehingga menyebabkan terjadinya duplikasi data.
“Kalau data kasus HIV bertambah, jangan sampai data-data lama, termasuk mereka yang sudah meninggal, kembali dimasukkan dan terus diakumulasi. Ini bisa menyebabkan data yang kita miliki menjadi tidak akurat,” tegas Idah.
Menurutnya, validitas data sangat berpengaruh terhadap perencanaan program, penentuan prioritas penanganan, hingga pengambilan kebijakan pemerintah. Karena itu, proses pembaruan dan verifikasi data harus dilakukan secara berkelanjutan sesuai kondisi sebenarnya di lapangan.
Selain persoalan pendataan, Idah turut menyoroti masih adanya penderita HIV/AIDS yang enggan menjalani pengobatan karena malu dan khawatir terhadap stigma masyarakat. Padahal, pengobatan secara rutin sangat penting untuk menjaga kesehatan pasien sekaligus menekan risiko penularan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan dukungan pengobatan melalui pembiayaan APBN, mengingat obat yang dibutuhkan pasien memiliki harga relatif mahal.
“Ketika seseorang dinyatakan HIV positif, kemudian sudah ada pendampingan, tetapi mereka tidak mau berobat karena malu. Padahal, ini bisa ditangani dengan pengobatan rutin. Obatnya juga mendapatkan bantuan dari APBN karena harganya cukup mahal,” ujarnya.
Idah juga meminta agar sosialisasi pencegahan HIV/AIDS melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk tokoh lintas agama. Menurutnya, tokoh agama memiliki peran strategis dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan keagamaan maupun lingkungan masing-masing.
“Kita harus mengundang tokoh lintas agama dan pihak lainnya, karena mereka juga memiliki peran penting dalam menyosialisasikan pencegahan HIV/AIDS di setiap kegiatan keagamaan,” tandasnya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, akumulasi kasus HIV/AIDS sejak tahun 2001 hingga 10 November 2026 tercatat sebanyak 1.750 kasus, terdiri atas 1.057 kasus HIV dan 693 kasus AIDS. Sementara itu, sepanjang November 2026 hingga periode tersebut, terdapat penambahan 212 kasus, dengan rincian 144 kasus HIV dan 68 kasus AIDS.
Kegiatan yang diinisiasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Gorontalo bersama Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo ini diikuti oleh perwakilan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) serta Kesehatan Keluarga dan KB tingkat provinsi, Dinas Kesehatan kabupaten/kota, dan puskesmas yang menangani layanan HIV/AIDS. (mcgorontaloprov/echin)
