Tambolaka, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) 2027, di Tambolaka, Senin (27/4/2026), sebagai langkah strategis merumuskan arah pembangunan daerah berbasis kebutuhan masyarakat dan berdampak nyata.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonnu Wulla dan dihadiri seluruh perangkat daerah, camat, serta kepala desa di lingkup Kabupaten Sumba Barat Daya.

Musrenbang ini menjadi momentum penting dalam mewujudkan visi pembangunan daerah, yakni terwujudnya Kabupaten Sumba Barat Daya Hebat yang berkarakter, sehat, cerdas, berketahanan pangan, dan berbudaya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Perencanaan yang matang dan berbasis data dinilai krusial agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran, berdampak nyata, dan mampu mempercepat kemajuan daerah.

Adapun tema yang diusung tahun ini adalah “Peningkatan Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat yang Didukung dengan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Mantap.”

Sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat kabupaten, proses perencanaan telah melalui tahapan berjenjang, mulai dari Musrenbang kecamatan sebagai wadah penyerapan aspirasi masyarakat, forum perangkat daerah untuk sinkronisasi lintas sektor, hingga pra-Musrenbang tematik stunting sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN) untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem, serta pelaporan percepatan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar penguatan sektor unggulan daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Sumba Barat Daya menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus difokuskan pada program prioritas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap program, kata dia, wajib memiliki lokasi yang jelas serta target yang terukur.

“Sinkronisasi lintas sektor harus menjadi keharusan tanpa ego sektoral. Seluruh perangkat daerah juga harus bekerja dengan pendekatan berbasis hasil atau outcome, bukan sekadar realisasi anggaran,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Edward N. Dangga Loma, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan platform digital perencanaan guna memperkuat integrasi program dari tingkat desa hingga nasional.

Platform tersebut memungkinkan sinkronisasi program lintas level pemerintahan, menghindari duplikasi kegiatan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan.

Ia berharap Musrenbang RKPD 2027 dapat menghasilkan masukan yang konstruktif dengan mengedepankan kepentingan masyarakat serta menjaga komitmen terhadap hasil kesepakatan bersama.

“Keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.