Dari Bansos hingga UMKM, HUT PDKB Perkuat Kepedulian Sosial
Istimewa
Bojonegoro, InfoPublik – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-13 Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro (PDKB) digelar di Desa Lengkong, Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, pada Minggu (5/4/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan Bojonegoro sebagai daerah yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.
Rangkaian kegiatan berlangsung meriah dengan berbagai agenda, antara lain penyaluran bantuan sosial bagi anak yatim dan penyandang disabilitas, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, pameran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta operasi pasar murah.
Ketua PDKB Bojonegoro, Sanawi, menyampaikan apresiasi atas meningkatnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap isu disabilitas. Ia berharap tidak ada lagi sekat yang membedakan penyandang disabilitas dengan masyarakat lainnya.
“Harapan kami, Bojonegoro menjadi daerah tanpa perbedaan dan bebas dari diskriminasi. Saat ini kita sudah memiliki peraturan daerah sebagai dasar hukum untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa PDKB lahir dari perjuangan panjang komunitas disabilitas yang berawal dari gerakan di Kediri, hingga akhirnya berkembang dan berdiri mandiri di Bojonegoro sebagai wadah pendampingan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan perhatian terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.
Menurutnya, pada 2026 pemerintah fokus memperkuat program berbasis data melalui pembaruan data sosial ekonomi nasional agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan seluruh masyarakat rentan, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.
Selain bantuan sosial, pemerintah daerah juga mendorong program pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan, seperti menjahit dan tata rias, serta penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas. Sementara itu, kelompok nonproduktif seperti lanjut usia dan penderita penyakit kronis tetap menjadi prioritas dalam program jaminan sosial.
Kegiatan yang bertepatan dengan momen halal bihalal ini juga dimanfaatkan sebagai sarana mempererat komunikasi antara pemerintah dan komunitas disabilitas.
“Komunikasi yang intensif akan membantu kami memahami kebutuhan di lapangan sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran,” kata Agus.
Ia menegaskan, pemerintah daerah terbuka untuk berdialog dengan berbagai pihak guna mewujudkan Bojonegoro yang inklusif dan berkeadilan.
[fif/nn]
