Aceh Perkuat Sistem Rujukan Terpadu untuk Lindungi Korban Kekerasan Seksual
ilustrasi Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
ilustrasi Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Banda Aceh, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DP3A) terus memperkuat langkah pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan seksual.
Kepala DP3A Aceh, Meutia Juliana, mengatakan data yang dihimpun dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta lembaga layanan di kabupaten/kota menunjukkan masih adanya kasus kekerasan seksual sepanjang 2025.
“Sepanjang Januari hingga Desember 2025, tercatat 69 perempuan menjadi korban kekerasan seksual dan 276 anak mengalami kekerasan seksual,” ujar Meutia di Banda Aceh, Rabu (4/3/2026).
Meski demikian, angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencatat 79 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan 331 kasus kekerasan seksual terhadap anak.
Menurut Meutia, penurunan angka tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya keberanian korban dan keluarga untuk melapor serta tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan korban.
“Faktor lain yang turut berpengaruh antara lain meningkatnya literasi tentang hak-hak korban, kemudahan akses pelaporan, serta penguatan sistem rujukan terpadu,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa setiap angka dalam laporan tersebut bukan sekadar statistik, melainkan kisah dan luka yang harus dipulihkan bersama oleh semua pihak.
“Setiap korban berhak mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara menyeluruh. Negara hadir melalui layanan yang cepat, ramah, dan berpihak pada korban,” kata Meutia.
Untuk memperkuat upaya pencegahan, DP3A Aceh terus melakukan berbagai program, antara lain sosialisasi pencegahan kekerasan dan perlindungan diri di sekolah serta pesantren, penguatan peran keluarga melalui program parenting, kampanye publik anti-kekerasan berbasis komunitas dan media sosial, hingga pelibatan Forum Anak dan kelompok pemuda sebagai agen perubahan.
Selain itu, DP3A Aceh juga bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga layanan sosial, rumah sakit, organisasi masyarakat sipil, serta tokoh agama dan tokoh adat melalui sistem rujukan terpadu.
“Pendekatan ini menitikberatkan pada sistem rujukan terpadu sehingga korban mendapatkan pendampingan sejak tahap pelaporan, proses hukum, hingga pemulihan psikososial,” ujarnya.
Sepanjang 2025, DP3A Aceh juga memperkuat layanan pengaduan dan pendampingan melalui UPTD PPA di kabupaten/kota. Layanan tersebut mencakup pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta rujukan medis termasuk pemeriksaan dan visum melalui skema pembiayaan daerah agar tidak membebani korban.
Meutia menegaskan bahwa penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. "Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita ciptakan Aceh yang aman dan melindungi setiap anak serta perempuan tanpa terkecuali,” tutupnya.
© Copyright 2026, All Rights Reserved