Penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Riau dan PTA Pekanbaru di Gedung Daerah Serindit, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Selasa (10/11/2026).
Pekanbaru, InfoPublik – Sebanyak 9.277 perkara perceraian tercatat melalui peradilan agama di Provinsi Riau sepanjang 2025. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian sekaligus mencegah perkawinan usia anak dengan kerja sama dengan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Riau dan PTA Pekanbaru di Gedung Daerah Serindit, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Selasa (10/11/2026).
Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan kerja sama ini bertujuan memastikan perlindungan perempuan dan anak berjalan secara berkelanjutan, mulai dari pencegahan perkawinan usia anak hingga pemenuhan hak setelah perceraian.
"Hari ini kita dipertemukan dalam satu ikhtiar penting, yaitu memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Kita ingin mencegah perkawinan anak sebelum terjadi, sekaligus memastikan hak perempuan dan anak tetap terlindungi ketika sebuah perkawinan berakhir dengan perceraian," ujar SF Hariyanto.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 yang disampaikan SF Hariyanto, sebanyak 2,78 persen perempuan berusia 20–24 tahun di Riau telah menikah atau hidup bersama sebelum berusia 18 tahun. Pada tahun yang sama, tercatat 9.277 perkara perceraian melalui peradilan agama di Riau.
"Angka ini menjadi perhatian kita bersama. Perkawinan anak harus terus kita cegah, karena anak-anak kita berhak memperoleh pendidikan dan kesempatan untuk membangun masa depannya," jelasnya.
Menurut SF Hariyanto, pencegahan perkawinan anak merupakan bagian dari upaya menjamin hak pendidikan, tumbuh kembang, serta kesempatan anak untuk memperoleh masa depan yang lebih baik.
Selain pencegahan, Pemprov Riau menaruh perhatian pada pemenuhan hak perempuan dan anak setelah perceraian, terutama terkait pengasuhan, pendidikan, dan nafkah yang menjadi tanggung jawab orang tua.
"Begitu pula ketika perceraian terjadi. Kita ingin memastikan perempuan memperoleh hak-haknya, dan anak-anak tetap mendapatkan pengasuhan, pendidikan, serta nafkah yang menjadi tanggung jawab orang tuanya," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Sutomo, menyatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah bersama untuk menangani persoalan hukum dan sosial yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, serta perlindungan perempuan dan anak.
"Ini merupakan wujud perhatian serta komitmen bersama terhadap upaya perlindungan perempuan dan anak, khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan hukum dan sosial yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, serta pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian," tuturnya.
Sutomo mengapresiasi dukungan Pemprov Riau terhadap penguatan koordinasi dengan lembaga peradilan agama. Menurutnya, komunikasi yang telah dibangun kedua pihak kini diwujudkan melalui kesepakatan kerja sama.
"Secara khusus kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Plt Gubernur Riau atas keterbukaan dan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam membangun sinergi bersama PTA Pekanbaru. Gagasan kerja sama yang telah kami komunikasikan ini memperoleh respon positif dan kembang menjadi komitmen yang lebih konkret seperti kesempatan ini," tambahnya.
Lebih lanjut, Sutomo mengungkapkan adanya gagasan untuk memperkuat pelaksanaan kerja sama melalui penyusunan regulasi daerah. Usulan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi upaya perlindungan perempuan dan anak di Riau.
"Bahkan terdapat pemikiran penting dari Bapak Plt Gubernur agar nota kesepahaman ini tidak berhenti pada penandatangan dokumen semata, tetapi dapat ditindak lanjuti dengan penguatan regulasi melalui penyusunan peraturan daerah," pungkasnya.
