Pemkab Pangkep Siapkan Perda untuk Perkuat Perlindungan Anak
Istimewa
Pangkep, InfoPublik — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui koordinasi lintas sektor hingga tingkat kecamatan dan desa.
Penguatan tersebut dibahas dalam Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Anak Berhadapan dengan Hukum, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta perkawinan usia anak di Ruang Rapat Wakil Bupati Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (23/9/2026).
Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, mengatakan peningkatan jumlah laporan tidak selalu menunjukkan bahwa kasus kekerasan semakin banyak. Menurutnya, kenaikan angka pelaporan juga dapat mencerminkan meningkatnya keberanian masyarakat untuk melapor setelah pemerintah memperluas sosialisasi dan pendekatan.
“Dulu angka kekerasan sangat rendah karena tidak ada yang melapor dan tidak tahu mau melapor ke mana. Setelah kita turun ke masyarakat, mereka mulai berani melaporkan,” katanya.
Pada 2024 tercatat 24 kasus kekerasan terhadap anak dan sembilan kasus terhadap perempuan. Pada 2025, jumlahnya menjadi 25 kasus terhadap anak dan 13 kasus terhadap perempuan.
Kepala DP2KBP3A Pangkep, Nurliah Sanusi, mengatakan hingga September 2026 tercatat 18 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, 14 kasus merupakan kekerasan seksual.
Sementara itu, kekerasan terhadap perempuan tercatat satu kasus hingga periode yang sama.
Nurliah mengatakan korban dapat memperoleh layanan pendampingan psikologis, bantuan hukum, pendampingan kepolisian, hingga rumah aman melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) secara gratis.
Selain kekerasan, perkawinan usia anak juga menjadi perhatian Pemkab Pangkep. Nurliah mengatakan Pemkab tengah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Anak yang ditargetkan terbit pada 2026.
Regulasi tersebut diharapkan memperkuat kebijakan perlindungan anak, termasuk pencegahan kekerasan dan perkawinan usia anak.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkep, Ramli Rasyid, mengatakan faktor ekonomi dan budaya masih memengaruhi keputusan sebagian orang tua menikahkan anak.
Data yang disampaikan dalam rapat menunjukkan perkawinan usia anak tercatat 94 kasus pada 2023, kemudian turun menjadi 21 kasus pada 2024. Jumlahnya kembali naik menjadi 34 kasus pada 2025.
Hingga Agustus 2026, tercatat 41 kasus, terdiri atas lima laki-laki dan 36 perempuan.
“Banyak orang tua berpikir kalau anak sudah menikah maka lepaslah tanggung jawab mereka. Faktor budaya juga masih memengaruhi,” ujar Ramli.
Ia menegaskan Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat melangsungkan perkawinan bagi calon pengantin yang belum berusia 19 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
(Mcpangkep/FAI)
