Ombudsman RI Nilai Layanan Publik Agam Berkualitas Tinggi dan Akuntabel
Agam, InfoPublik — Komitmen Pemerintah Kabupaten Agam dalam membenahi tata kelola pelayanan publik kembali mendapat pengakuan nasional. Pada Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025, Pemkab Agam meraih Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman Republik Indonesia.
Pengumuman hasil penilaian tersebut diikuti secara daring oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Agam dari Ruang Rapat Bupati Agam, Kamis (29/1/2026).
Capaian ini mencerminkan konsistensi Pemkab Agam dalam menghadirkan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, transparan, serta bebas dari praktik maladministrasi. Dalam proses penilaian, Ombudsman RI tidak menemukan indikasi penyimpangan administrasi, sehingga layanan publik Agam dinilai berjalan sesuai standar dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Penilaian Ombudsman RI Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Ombudsman RI Nomor 61 Tahun 2025, dengan fokus pada tiga aspek utama, yakni dimensi pelayanan, tingkat kepercayaan masyarakat, serta kepatuhan terhadap tindakan korektif dan saran perbaikan.
Dimensi pelayanan yang dinilai mencakup unsur input, proses, output, serta pengelolaan pengaduan masyarakat, dengan indikator penilaian yang berlaku secara nasional dan terukur.
Pada tahun ini, Ombudsman RI juga menerapkan sistem klasifikasi baru, menggantikan skema zona hijau, kuning, dan merah. Kategori penilaian kini terdiri atas Opini Kualitas Tertinggi, Kualitas Tinggi, Kualitas Sedang, Kualitas Rendah, dan Kualitas Terendah, guna memberikan gambaran kualitas pelayanan publik yang lebih komprehensif dan objektif.
Mewakili Bupati Agam, Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Agam, Syatria, menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas kinerja dan sinergi yang telah terbangun dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif lintas perangkat daerah serta menjadi pijakan penting untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. “Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Agam akan terus melakukan penyempurnaan pada aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan, serta memastikan kualitas layanan publik terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun,” ujar Syatria.
Dengan raihan opini ini, Pemkab Agam berharap penilaian Ombudsman RI dapat menjadi instrumen evaluasi sekaligus pendorong reformasi pelayanan publik, sehingga layanan kepada masyarakat semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan publik.
(MC Agam/Tori)
