Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumenep mengikuti sesi wawancara penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (11/11/2026).
Sumenep, InfoPublik – Kemudahan masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu menjadi salah satu tolok ukur kualitas pelayanan publik. Untuk memperkuat transparansi tersebut, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumenep mengikuti wawancara penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (11/11/2026).
Penilaian ini menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pengelolaan informasi publik di lingkungan Kemenag Sumenep, mulai dari program kerja dan inovasi layanan hingga penerapan standar keterbukaan informasi. Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar perbaikan agar masyarakat semakin mudah mengakses informasi yang dibutuhkan.
Wawancara yang dimulai pukul 11.50 WIB itu diikuti perwakilan bidang dalam Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenag Sumenep. Tim penilai Kanwil Kemenag Jawa Timur dipimpin Asri Yulianti, sedangkan pemaparan dari Kemenag Sumenep disampaikan Penanggung Jawab (PIC) PPID, Abd. Mujib.
Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) Kemenag Sumenep, Ahmad Said Samsuri, turut mendampingi tim untuk mewakili Kepala Kantor Kemenag Sumenep yang sedang menjalankan tugas luar.
Ahmad Said mengatakan, keikutsertaan dalam penilaian KIP merupakan bagian dari komitmen Kemenag Sumenep untuk membangun tata kelola informasi yang transparan dan akuntabel. “Keikutsertaan dalam penilaian KIP ini merupakan wujud nyata komitmen Kemenag Sumenep untuk terus mendorong pengelolaan tata kelola informasi yang transparan dan akuntabel. Kami berharap pelayanan informasi kepada masyarakat dapat semakin optimal dan sesuai dengan standar keterbukaan informasi yang berlaku,” ujarnya.
Dalam sesi tersebut, Abd. Mujib memaparkan sejumlah program kerja, inovasi, serta pelaksanaan layanan informasi publik yang telah berjalan di lingkungan Kemenag Sumenep. Kesiapan data dan keaktifan tim dalam menjawab pertanyaan menjadi bagian dari proses evaluasi oleh tim penilai.
Penilaian keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dokumen, tetapi juga kemampuan badan publik menyediakan informasi sesuai ketentuan, memberikan akses yang jelas kepada masyarakat, serta menjaga akuntabilitas dalam pelayanan.
Karena itu, evaluasi ini diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan indikator penilaian. Perbaikan pengelolaan PPID perlu berlanjut pada peningkatan kualitas layanan, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan transparan.
Melalui proses evaluasi tersebut, Kemenag Sumenep menegaskan komitmennya untuk terus membenahi tata kelola informasi publik dan memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku.
(Mujib/ismi/Farhan/Fer)
