Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat berjabat tangan dengan Menko PM RI Muhaimin Iskandar usai menerima penghargaan kategori utama dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC) 2026/ Bagian Prokompim Setda Kota Malang.
Jakarta, InfoPublik- Pemerintah Kota Malang secara konsisten mengakselerasi mutu dan akses layanan kesehatan dengan memastikan seluruh warganya tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Konsistensi tersebut membuahkan hasil. Pemkot Malang meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah kategori utama dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC) 2026. Penghargaan diserahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (Menko PM) Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar, kepada Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam UHC Awards 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Pada kesempatan itu, Kota Malang mewakili Pulau Jawa untuk menerima penghargaan, sekaligus diapresiasi atas capaian UHC yang telah melampaui 100 persen.
UHC Awards 2026 memberikan penghargaan kepada 32 provinsi dan 397 kabupaten/kota di seluruh Indonesia atas dedikasi dan komitmen dalam mewujudkan Universal Health Coverage, dengan cakupan kepesertaan minimal 98 persen dan tingkat keaktifan peserta JKN minimal 80 persen.
Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa Universal Health Coverage berarti seluruh penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN dan memiliki tingkat keaktifan yang baik, sehingga dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya.
Menurut dia, keberhasilan daerah dalam mencapai UHC menunjukkan kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat di bidang kesehatan.
Ia berharap pemerintah daerah terus mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut.
“Tahun depan, daerah yang masih berstatus madya harus meningkat menjadi utama. Bagi daerah yang sudah berstatus utama, tidak ada pilihan lain selain fokus meningkatkan kualitas layanan kesehatannya,” ujar dia.
Sementara itu, Wahyu Hidayat, menegaskan sektor kesehatan merupakan pilar utama pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kesehatan menjadi salah satu fokus utama Pemkot Malang, sejalan dengan Dasa Bakti Kota Malang, yakni Ngalam Tahes.
“Program JKN kami tetapkan sebagai program prioritas daerah melalui penguatan kebijakan, komitmen penganggaran, serta penerapan strategi Universal Health Coverage. Kesehatan adalah hak dasar warga dan faktor strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045,” terang Wahyu Hidayat.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Malang, kepesertaan JKN terus meningkat sejak diberlakukan secara nasional pada 1 Januari 2014, terutama bagi kelompok rentan seperti warga miskin, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
Upaya percepatan UHC diperkuat sejak 2021. Cakupan kepesertaan JKN tercatat 94,77 persen per 1 Januari 2021, meningkat menjadi 95,61 persen pada 1 Juli 2021, 98,61 persen pada 1 Januari 2022, 100 persen pada 1 Januari 2023, 107,88 persen pada 1 Januari 2024, 105,47 persen pada 1 Januari 2025, dan 105,85 persen per 1 Januari 2026.
Ia menegaskan keberhasilan Program JKN tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan secara konsisten, dukungan regulasi yang jelas, dan kolaborasi lintas sektor.
Ke depan, Pemkot Malang akan memperkuat sistem pendataan kepesertaan, meningkatkan kualitas fasilitas dan layanan kesehatan, serta menjaga komitmen penganggaran agar perlindungan JKN berkelanjutan dan tepat sasaran.
Ia juga mengajak masyarakat membangun budaya hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif.
“JKN adalah instrumen perlindungan, bukan alasan untuk abai menjaga kesehatan. Pencegahan tetap menjadi yang utama. Pemerintah akan selalu hadir di tengah masyarakat, sebagaimana komitmen kami dalam Ngalam Tahes,” kata dia.
(Yul/Yn)
