Rapat tematik bidang perikanan tangkap dan UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda, Tilamuta, dan Gentuma yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo, Rabu (21/1/2026). (foto: mcgorontaloprov/yanto)
Bone Bolango, InfoPublik — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo secara serius mengakselerasi pembangunan sektor perikanan tangkap sebagai tulang punggung program Agromaritim daerah.
Komitmen itu diwujudkan melalui rapat tematik yang digelar Rabu (21/1/2026), dan dihadiri seluruh jajaran Bidang Perikanan Tangkap dan kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Tenda, Tilamuta, dan Gentuma.
Rapat yang dipimpin oleh Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, menegaskan arah kebijakan untuk menempatkan sektor kelautan, dan perikanan sebagai penggerak utama peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus sumber pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu sejalan dengan visi kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie.
Aryanto Husain menegaskan, penguatan perikanan tangkap harus berdiri di atas tiga pilar utama.
Pertama, Inclusive Fishing yang berfokus pada pemberdayaan nelayan secara menyeluruh.
Kedua, peningkatan penerimaan dan pendapatan daerah. Ketiga, penerapan prinsip blue economy yang berkelanjutan.
Ia menggarisbawahi pentingnya menyusun program strategis guna memitigasi potensi kebocoran penerimaan (potential lost), yang didukung oleh perbaikan kualitas SDM, sarana-prasarana, serta penguatan regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Salah satu terobosan penting yang didorong adalah percepatan realisasi Satu Data Nelayan berbasis bynamebyaddress (berdasarkan nama dan alamat).
Database yang akurat dan terpadu itu diharapkan dapat memastikan penyaluran bantuan pemerintah dan program pembinaan tepat sasaran, sehingga benar-benar menyentuh kebutuhan nelayan di lapangan.
Pembahasan juga mengarah pada penguatan UPTD Pelabuhan Perikanan berbasis spasial. Artinya, perencanaan dan layanan setiap pelabuhan akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, sebaran aktivitas perikanan, serta kebutuhan spesifik nelayan di masing-masing lokasi.
Optimasi fungsi pelabuhan sebagai pintu utama kegiatan perikanan juga menjadi kunci untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD melalui pengelolaan layanan kepelabuhanan yang efektif, efisien, dan tertib.
Tidak hanya itu, DKP mendorong inovasi pengelolaan perikanan tangkap dan peningkatan kapasitas SDM nelayan.
Monitoring pemanfaatan bantuan kapal perikanan akan diperketat agar benar-benar menjadi instrumen peningkatan pendapatan.
Ke depan, pengelolaan penangkapan ikan akan mengikuti road map yang jelas menuju sistem yang lebih modern dan berdaya saing, termasuk membidik pasar internasional.
Penerapan kewajiban Vessel Monitoring System (VMS) pada kapal perikanan juga akan dijalankan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran.
Rapat turut membahas sejumlah isu krusial, seperti pendalaman konsep taksi nelayan serta penanganan persoalan ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional melaut, yang sering menjadi kendala utama nelayan. (mcgorontaloprov/yanto)
