Bupati Raja Ampat Tegaskan Pembangunan Harus Berbasis Kolaborasi dan Kearifan Lokal

Raja Ampat, InfoPublik – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-22 Kabupaten Raja Ampat, Pemerintah Daerah menggelar Dialog Pembangunan bertajuk “Kolaborasi untuk Raja Ampat Maju, Produktif, dan Sejahtera dalam Kemajemukan” di Aula Bappeda, Kompleks Kantor Bupati Raja Ampat, Waisai.

Forum ini menjadi momentum penting untuk menggali arah kebijakan pembangunan daerah menuju periode 2025–2030 yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpijak pada kearifan lokal.

Bupati Raja AMpat menegaskan bahwa pembangunan Raja Ampat harus dilandasi semangat kolaborasi serta menghormati nilai-nilai lokal dan hak-hak masyarakat adat.

“Visi besar kita adalah menjadikan Raja Ampat sebagai kabupaten yang bangkit dan produktif, tetapi tetap berakar kuat pada nilai-nilai lokal dan semangat kebersamaan. Pembangunan tidak boleh eksklusif. Ia harus mendengar suara kampung, suara adat, dan suara perempuan,” tegas ujar Bupati Raja Ampat, pada Selasa (6/5/2025) 

Dengan luas wilayah 72.038,08 km² dan 1.325 pulau yang tersebar di 24 distrik, 117 kampung, dan 4 kelurahan, Raja Ampat dihuni oleh sekitar 72 ribu jiwa pada tahun 2025. Bupati menyampaikan bahwa arah pembangunan lima tahun ke depan akan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.

Tujuh misi utama dicanangkan, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan ekonomi rakyat melalui UMKM dan BUMKamp, pengembangan pariwisata bahari yang terintegrasi dengan sektor pertanian, serta penguatan perlindungan sosial dan lingkungan.

Dialog juga mengangkat isu-isu krusial yang tengah dihadapi Raja Ampat, seperti dilema antara pertumbuhan pariwisata dan ancaman terhadap kelestarian lingkungan, transformasi ekonomi lokal dari nelayan ke pelaku ekowisata, serta perlunya penguatan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bupati Orideko menegaskan bahwa investasi di Raja Ampat harus beretika. “Kita tidak anti investasi, tapi investasi harus punya etika. Jangan sampai rakyat kehilangan tanah, laut, atau hutannya, karena itu semua adalah warisan dan sumber hidup mereka,” ujarnya.

Narasumber lainnya turut menyampaikan pandangan kritis. Prof. Andi Asrun menekankan pentingnya tata kelola berbasis data ilmiah, khususnya di wilayah pesisir. Max Ammer menyoroti bahaya pertambangan dan overfishing, sementara Zeth Demas menekankan pentingnya pendampingan konkret bagi UMKM dan pelaku wisata lokal.

Dialog ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain:

• Penolakan tegas terhadap aktivitas pertambangan di wilayah konservasi;
• Pembangunan infrastruktur perikanan seperti cold storage dan TPI mini;
• Digitalisasi sistem informasi pariwisata;
• Pelimpahan kewenangan pengelolaan laut ke daerah;
• Penguatan peran BUMDes dan koperasi;
• Prioritaskan pendidikan vokasi dan pelatihan pariwisata untuk peningkatan daya saing lokal.

 “Kita ingin pembangunan yang tidak hanya membangun gedung dan jalan, tetapi juga membangun martabat manusia dan memperkuat peradaban Raja Ampat,” ujar Bupati Orideko.

Dialog tersebut mengukuhkan tekad bersama bahwa masa depan Raja Ampat harus dibangun secara inklusif, lestari, dan berpijak pada jati diri lokal.

turut hadir dalam Dialog yang berlangsung interaktif ini, Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong, Muhammad Ali; pakar hukum Prof. Dr. Andi Muhamad Asrun; ekonom Prof. Dr. Wihana Kirana Jaya, tokoh konservasi dan pelaku wisata Max Ammer; serta Ketua Geosite Piaynemo Zeth Demas Sauyai. Para peserta berasal dari unsur akademisi, LSM, pelaku usaha, tokoh adat, tokoh agama, mahasiswa, dan masyarakat umum.

(Petrus Rabu/MC.Kab.Raja Ampat)