Pilar Sosial Garda Terdepan Tangani Permasalahan Sosial

Palangka Raya, InfoPublik - Wali kota Palangka Raya, Fairid Naparin menghadiri kegiatan Dialog Menteri Sosial Republik Indonesia Bersama Pilar-pilar Sosial Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang Lantai 2 Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (15/4/2025).

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, Perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.

Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran dalam sambutannya mengatakan bahwa pilar-pilar sosial adalah garda terdepan pemerintah, khususnya terkait penanganan berbagai masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat, antara lain kemiskinan, bencana, dan juga penurunan stunting.

“Kehadiran pilar sosial ini sangat membantu, karena Kalimantan Tengah merupakan Provinsi terluas di Indonesia yang rentan terhadap bencana karhutla saat musim kemarau dan banjir di musim penghujan,”katanya.

Dikatakan Agustiar, pilar sosial di Kalimantan Tengah terdiri atas 232 orang pendamping PKH, 545 orang Taruna Siaga Bencana (Tagana), 136 orang Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) , 24 orang pendamping rehabilitasi sosial, 332 orang pekerja sosial masyarakat, dan 36 orang pelopor perdamaian.

Disampaikan juga tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah tahun 2024 sebesar 5,26 persen, masih di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 8,57 persen. Sebagian besar penduduk miskin berada di pedesaan, dengan akses pendidikan dan layanan sosial terbatas.

“Untuk itu, kami bertekad mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, hingga ke desa-desa dan pedalaman. Kami pun fokus bekerja keras untuk mengurangi angka kemiskinan di Kalimantan Tengah, khususnya melalui Program Prioritas Huma Betang Sejahtera yang sedang kami matangkan agar bisa segera dilaksanakan,”imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf berpesan agar seluruh Pemerintah daerah merujuk pada data tunggal yang sama yaitu Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Saat ini mekanisme bagi pakai DTSEN sedang disusun oleh Bappenas, sehingga sampai sekarang Kementerian Sosial masih belum dapat berbagi data ke daerah,”urai Mensos.

Mensos berharap agar seluruh Gubernur, Wali Kota dan Bupati menjamin kualitas data melalui verifikasi pemutakhiran data. Masing-masing daerah diminta aktif dalam mengupdate perubahan data kependudukan. (MC. Kota Palangka Raya/Ridho/eyv)