- Oleh MC PROV JAWA TIMUR
- Rabu, 2 April 2025 | 14:52 WIB
: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, Ida Widayati. Foto: dok.pemkotsurabaya
Oleh MC PROV JAWA TIMUR, Senin, 31 Maret 2025 | 04:20 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 179
Surabaya, InfoPublik - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bergerak cepat menindaklanjuti kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menimpa seorang anak laki-laki, berinisial MAN (tujuh tahun) di kawasan Tanah Merah. Sebelumnya, kasus ini viral di media sosial dan langsung mendapat perhatian serius dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB).
Kepala DP3APPKB Kota Surabaya, Ida Widayati, menjelaskanPemkot Surabaya telah melakukan serangkaian tindakan, termasuk penjangkauan langsung ke lokasi kejadian dan pendampingan psikologis bagi korban.
“Kami prihatin dengan kejadian ini dan langsung turun tangan untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang dibutuhkan," ujar Ida, di Surabaya, Minggu (30/3/2025).
Ia menyampaikan kronologi kejadian dari hasil laporan yang diterima, bermula ketika korban mengalami kekerasan fisik dari ibunya, Septi Nia Suryana, pada Jumat (29/3/2025) malam. Kekerasan tersebut dipicu oleh hilangnya uang yang disimpan sang ibu untuk kebutuhan Lebaran.
Kemudian korban dipukul dengan sapu dan botol air mineral, serta dipaksa keluar rumah saat malam harii, sehingga korban mengalami memar di beberapa bagian tubuhnya
.“Saat ini, untuk kondisi psikis korban sudah mulai membaik setelah mendapatkan pendampingan. Anak tersebut juga sudah mulai menunjukan kedekatan dengan ibunya dan menyatakan rasa sayang,” kata Ida.
Untuk menangani masalah ini, Ida memaparkan bahwa Pemkot Surabaya telah melakukan langkah konkret. Di antaranya, melakukan pendampingan psikologis kepada korban untuk mengatasi rasa trauma. Selain itu, memberikan psikoedukasi kepada korban agar tidak keluar rumah pada malam hari tanpa pengawasan atau izin dari ibunya.
“Kami juga melakukan psikoedukasi kepada Ibu korban agar tidak mengulangi tindakan kekerasan dan menyarankan pemeriksaan psikologis,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Pemkot Surabaya juga berkoordinasi dengan RT/RW setempat untuk pemantauan kondisi korban.
Dalam masalah ini, ia menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi bagi ibu korban. Oleh karena itu, Pemkot Surabaya akan membantu dalam permohonan bantuan usaha supaya ibu korban dapat bekerja dari rumah dan mengasuh anaknya. selain itu, untuk meringankan beban ibu, pihaknya juga akan membantu pengalihan status BPJS korban dari mandiri ke Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).
“Kondisi ekonomi yang sulit dapat memicu stres dan berujung pada kekerasan. Sehingga, kami akan berupaya membantu ibu korban untuk mendapatkan penghasilan yang stabil agar dapat merawat anaknya dengan baik," jelasnya.
Mengenai korban, Ida menegaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang optimal.“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan segera melaporkan jika melihat atau mendengar adanya tindak kekerasan terhadap anak,” imbaunya.
Ia berpesan kepada masyarakat agar tidak terburu-buru menyebarkan informasi yang belum terverifikasi di media sosial agar tidak menimbulkan keresahan.“Kami berharap dengan langkah dan pendampingan yang dilakukan dapat memberikan perlindungan dan pemulihan terbaik bagi korban, serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang,”tambahnya. (MC jatim/ida)