Oleh MC KAB LUMAJANG, Jumat, 21 Maret 2025 | 15:46 WIB - Redaktur: Juli - 1K
Lumajang, InfoPublik – Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel terus diperkuat oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.
"Saya menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah Rabu (20/3/2025) lalu, untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bebas dari Korupsi di Jogja Expo Center (JEC), Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam forum tersebut, saya mendalami berbagai perspektif dan menerima sejumlah wawasan penting terkait upaya pemberantasan korupsi di tingkat pemerintahan daerah," kata Bupati Lumajang Indah Amperawati (Bunda Indah) saat dikonfirmasi, Kamis (20/3/2025).
Bersama Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Oktafiyani, dan Sekda Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, Bunda Indah menekankan bahwa Pemkab Lumajang berkomitmen untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip keterbukaan dan integritas.
"Kami akan terus berupaya memastikan bahwa seluruh kebijakan dan anggaran dikelola dengan penuh integritas. Arahan dari KPK dalam rakor ini menjadi bekal penting bagi kami untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di daerah," ungkapnya.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah, terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa, harus mendapat perhatian khusus.
"KPK terus memantau penggunaan anggaran daerah, terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa yang rawan korupsi. Oleh karena itu, kami mendorong pengawasan yang lebih ketat agar dana publik benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran serta penguatan sistem pengawasan internal di setiap daerah. Langkah ini diharapkan dapat mencegah potensi penyalahgunaan wewenang yang berujung pada praktik korupsi.
"Dengan adanya rakor ini, diharapkan semakin banyak daerah yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," tambahnya.
Rakor ini menjadi momentum penting bagi kepala daerah untuk memperkuat sistem pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik. Bagi Pemkab Lumajang, transparansi dan akuntabilitas bukan hanya sekadar komitmen, tetapi juga langkah nyata dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas seperti KPK, diharapkan tercipta tata kelola anggaran yang lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran. Upaya ini tidak hanya memperkuat sistem pengawasan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. (MC Kab. Lumajang/Tom/An-m)
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id
