Gubernur Sumbar: Digitalisasi Keuangan Daerah Kunci Akuntabilitas dan Transparansi

Padang, InfoPublik – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen penuh dalam mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Hal ini disampaikan saat High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sumbar yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI), Kota Padang, Provinsi Sumbar pada Rabu (12/03/2025).

"Elektronifikasi adalah bagian dari penerapan digitalisasi keuangan daerah. Pada tahun 2024, Sumbar menempati posisi kelima dari 10 provinsi di Sumatra dalam penerapan digitalisasi. Pertemuan ini sangat penting agar kepala daerah kabupaten/kota dapat berbagi pengalaman dalam mempercepat digitalisasi keuangan daerah," ujar Mahyeldi.

Menurutnya, melalui program ETPD, TP2DD dapat lebih terintegrasi dalam mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari tunai menjadi nontunai. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga mengoptimalkan pendapatan dan memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

"ETPD akan menopang berbagai aspek perekonomian daerah, termasuk meningkatkan akses keuangan dan memperkuat kontrol keuangan secara sistematis. Oleh karena itu, Pemprov dan Pemda harus semakin memperkuat komitmennya dalam implementasi digitalisasi ini," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sumbar, Muhammad Abdul Majid Ikram, menegaskan bahwa digitalisasi merupakan kebutuhan mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.

"Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, tetapi juga mendukung pengimplementasian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Kami sangat mengapresiasi langkah Pemda di Sumbar yang telah memiliki TP2DD," ujarnya.

(adp/hm/Diskominfotik Sumbar)