Tantangan APBD dan Strategi Pembangunan, Bupati Tanah Datar Ungkap Langkah Konkret

Tanah Datar, InfoPublik – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar rapat paripurna penyampaian Pidato Sambutan Bupati Tanah Datar 2025-2030 dan Nota Penjelasan Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) 2024.

Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, menyampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.221 Tahun 2025, Eka Putra dan Ahmad Fadly ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar periode 2025-2030.

“Selamat atas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati. Kami berharap mereka dapat mengemban amanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tanah Datar,” ujar Anton Yondra di ruang sidang utama DPRD, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat pada Rabu (5/3/2025)

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung program kerja kepala daerah demi keberlanjutan pembangunan di Tanah Datar.

Bupati Tanah Datar, Eka Putra, dalam pidato perdananya, mengusung tema "Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)".

“Terima kasih kepada DPRD, KPU, Bawaslu, dan seluruh pihak yang telah menyukseskan Pilkada Badunsanak di Tanah Datar. Kini saatnya kita bersama membangun daerah ini dengan semangat kebersamaan,” ujar Eka Putra.

Ia menjelaskan bahwa konsep Tanah Datar Madani berarti masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, demokrasi, dan supremasi hukum. Sementara Tanah Datar Maju adalah kondisi di mana daerah memiliki kemandirian ekonomi, pendapatan per kapita tinggi, pengangguran dan kemiskinan rendah, serta SDM yang unggul dalam sains dan teknologi.

Selain itu, pembangunan berkelanjutan ditekankan sebagai pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan tata kelola yang baik.

Bupati Eka Putra mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam lima tahun ke depan adalah penyesuaian belanja daerah sesuai dengan regulasi pemerintah pusat.

“APBD kita masih bergantung pada 80,43 persen dana transfer dari pusat. Belanja pegawai masih berada di angka 44,59 persen, sementara belanja infrastruktur publik baru 26,08 persen, padahal minimal harus 40%,” jelasnya.

Untuk itu, ia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, instansi vertikal, akademisi, dan pelaku usaha agar visi pembangunan dapat tercapai.

Bupati Eka Putra mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Tanah Datar.

“Perjalanan lima tahun ke depan tidak akan mudah. Namun, dengan kerja sama dan dukungan dari semua pihak, kita dapat mewujudkan Tanah Datar yang Madani, Maju, dan Berkelanjutan,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Ahmad Fadly memaparkan delapan misi utama dalam membangun Tanah Datar selama lima tahun ke depan:

1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat, dan berbudaya.
2. Mengembangkan SDM unggul dan berdaya saing.
3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, dan UMKM.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
5. Memperkuat sarana dan prasarana berkualitas serta ramah lingkungan.
6. Memantapkan keamanan daerah dan stabilitas ekonomi makro.
7. Menjamin pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan.
8. Mengawal kesinambungan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

“Misi ini menjadi arah kebijakan dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan dan mewujudkan Tanah Datar yang lebih baik,” ujar Ahmad Fadly.

(Prokopim - dvd/fan/ali)