Bupati Buleleng Kaji Perampingan OPD, Fokus pada Efisiensi Anggaran dan Program Prioritas

Buleleng, InfoPublik – Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, menyatakan bahwa Pemkab Buleleng tengah mengkaji potensi perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah ini bertujuan untuk mengefisiensikan anggaran sekaligus memastikan program prioritas lebih terfokus, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disampaikan Sutjidra usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Buleleng dalam agenda Serah Terima Jabatan dan Penyampaian Pidato Bupati Buleleng Periode 2025-2030 di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali pada Rabu (5/3/2025).

"Rencana ini baru dua hari kami diskusikan dengan Sekda. Nanti Sekda yang akan memberikan skema mana OPD yang bisa dirampingkan dan mana yang tidak. Jika ada instansi dengan tugas sejenis, mungkin bisa digabung," jelas Sutjidra.

Menurut Sutjidra, tidak semua OPD bisa dirampingkan. Oleh karena itu, kajian mendalam diperlukan sebelum mengambil keputusan.

Ia juga menegaskan bahwa perampingan OPD membutuhkan persetujuan DPRD dan pembuatan peraturan daerah (Perda) sebelum bisa diterapkan secara resmi.

"Kita jalankan dulu dengan struktur yang ada, sambil terus dievaluasi. Setelah perampingan dilakukan, barulah kita lihat efektivitasnya," tambahnya.

Selain itu, Sutjidra juga menyoroti pengisian jabatan kosong di eselon II yang akan dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Talenta (Simata) dan lelang jabatan.

"Kami akan mengombinasikan dua mekanisme tersebut untuk menyeleksi pejabat yang layak menduduki posisi strategis," ungkapnya.

Pemilihan pejabat akan mempertimbangkan:

• Latar belakang dan pengalaman kerja.
• Prestasi dan dedikasi.
• Loyalitas terhadap pemerintah daerah.
• Integritas dan rekam jejak bersih.

"Yang sedang viral sekarang adalah pemimpin yang tak tercela. Ini penting agar kita mendapatkan pejabat yang berintegritas," tegas Sutjidra.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sutjidra menegaskan bahwa pengisian jabatan kepala sekolah akan dipercepat.

"Kami prioritaskan pengisian jabatan kepala sekolah karena ini menyangkut penerbitan ijazah siswa. Kami upayakan sebelum tahun ajaran baru semuanya sudah terisi," katanya.

(MC Kab. Buleleng/dra)