Jawa Barat Istimewa: Pemprov dan Forkopimda Sepakat Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Karawang, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menandatangani kesepakatan bersama (MoU) tentang sinergitas dalam mewujudkan Jawa Barat Istimewa.

Penandatanganan berlangsung di Aula Husni Hamid, Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat pada Selasa (4/3/2025).

Kesepakatan ini bertujuan mengoptimalkan pelayanan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program strategis.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pembangunan manusia Jawa Barat yang unggul dan berkarakter menjadi fokus utama dari program Jabar Istimewa.

“Diperlukan integrasi yang kuat antara Pemprov Jabar dengan kabupaten/kota serta Forkopimda agar program ini dapat berjalan efektif dan menyeluruh,” ujar Dedi Mulyadi.

Dalam kesepakatan ini, lima sektor utama menjadi prioritas pembangunan:

1. Pemberantasan Premanisme – Memastikan keamanan dan stabilitas daerah agar investasi dan ekonomi tumbuh dengan baik.
2. Pendidikan Istimewa – Meningkatkan kualitas pendidikan dengan kurikulum yang relevan dan berorientasi pada penguatan karakter.
3. Kesehatan Istimewa – Memperluas layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi masyarakat.
4. Infrastruktur Istimewa – Membangun jalan, jembatan, dan fasilitas publik untuk meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan.
5. Pembangunan Daerah Berbasis Kebutuhan Masyarakat – Menyesuaikan program pembangunan dengan kondisi dan kebutuhan riil setiap wilayah.

Sebagai bentuk komitmen terhadap Jabar Istimewa, Gubernur Dedi Mulyadi meluncurkan Operasi Jabar Manunggal, yang bertujuan menangani berbagai hambatan pembangunan, termasuk premanisme, pungutan liar, dan gangguan keamanan lainnya.

“Operasi Jabar Manunggal bukan sekadar wacana. Pemprov Jabar akan mengalokasikan anggaran khusus untuk ini, begitu pula kabupaten/kota,” tegasnya.

Program ini akan menindak tegas praktik premanisme yang menghambat investasi, pemungutan liar dalam rekrutmen tenaga kerja, hingga pungutan THR yang kerap terjadi menjelang hari raya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Dedi Mulyadi mengumumkan gagasannya untuk menerapkan kurikulum wajib militer bagi siswa SMA/SMK/MA di Jawa Barat.

“Mulai tahun ajaran baru, seluruh SMA/SMK di Jabar akan memiliki pembina dari TNI dan Polri. Mereka akan membentuk karakter siswa serta mengembangkan bakat, termasuk bagi yang bercita-cita menjadi tentara atau polisi,” kata Dedi Mulyadi.

Program ini juga akan dikombinasikan dengan sektor strategis seperti pertanian dan peternakan, guna membentuk generasi muda yang tangguh, disiplin, dan berdaya saing tinggi.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa integrasi pembangunan Jabar Istimewa telah dimulai sejak penandatanganan komitmen ini.

“Lima bidang utama ini menjadi fokus utama. Dengan adanya kesepakatan ini, seluruh kepala daerah dan Forkopimda siap bersinergi untuk mewujudkan Jawa Barat yang lebih maju, aman, dan sejahtera,” tuturnya.

Gubernur Dedi Mulyadi pun menekankan bahwa Pemprov Jabar dan Forkopimda akan terus berkolaborasi demi menciptakan Jawa Barat Gemah Ripah Repeh Rapih, yaitu provinsi yang nyaman, damai, dan sejahtera bagi seluruh warganya.

“Jawa Barat harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Dengan kerja sama yang kuat, kita bisa menjadikan Jabar lebih maju dan istimewa,” pungkasnya.