Pajak Kendaraan dan BBM Mandek, Gubernur Riau Tuntut Langkah Nyata Bapenda

Pekanbaru, InfoPublik – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyoroti stagnasi penerimaan pajak daerah yang masih bertahan di angka Rp1,5 triliun dalam dua tahun terakhir (2023-2024).

"Bapenda ini adalah kas daerah. Uang dan nafas kita ada di sini. Mengapa pendapatan kita stagnan? Harus ada solusi agar penerimaan pajak bisa maksimal," tegas Wahid dalam  pertemuan dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau pada Selasa (4/3/2025).

Menurut Wahid, lemahnya penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar menjadi penyebab utama stagnasi ini. Ia mempertanyakan kenaikan jumlah kendaraan dan konsumsi BBM yang tidak diikuti peningkatan pajak daerah.

Selain itu, ia menyoroti rendahnya kepatuhan wajib pajak, di mana baru sekitar 30%-40% masyarakat yang rutin membayar pajak, sementara sisanya masih mengabaikan kewajibannya.

"Ada truk yang seharusnya membayar pajak lebih tinggi, tapi justru membayar pajak seperti sedan. Ini aneh, dan sampai hari ini masih terjadi," tambahnya.

Sebagai bagian dari transparansi, Gubernur Riau mengusulkan pengumuman nama perusahaan dan instansi pemerintah yang menunggak pajak.

"Jangan hanya rakyat yang ditagih pajak, sementara perusahaan dan instansi pemerintah justru menunggak. Ini bagian dari transparansi yang harus kita dorong," ujarnya.

Untuk memperbaiki sistem pajak daerah, Pemprov Riau berencana membentuk unit khusus guna mempermudah pembayaran pajak kendaraan. Salah satu kendala utama yang diakui Wahid adalah syarat wajib penggunaan KTP dalam pembayaran pajak, yang dinilai menyulitkan masyarakat.

Sebagai langkah inovatif, digitalisasi akan semakin dimaksimalkan dengan menggandeng Bank Riau Kepri (BRK) Syariah dan perbankan lainnya agar layanan pajak lebih mudah diakses, terutama di daerah yang sulit dijangkau.

"Dengan digitalisasi, kita harap pembayaran pajak lebih mudah dan transparan, sehingga pendapatan daerah bisa meningkat," pungkasnya.

(Media Center Riau/PR)